"Inilah kesalahan besar suatu negara dengan sumber daya laut terbesar dunia dan pantai terpanjang dunia. Saya yakin, Menteri Edhy Prabowo bisa memperbaiki masalah itu," katanya.
Bambang berharap, Menteri KKP yang baru memperhatikan terjaganya ekosistem laut dan ketersediaan infrastruktur pelabuhan dengan gudang berpendingin (cold storage) yang didukung sumber listrik. KKP harus menjamin ekosistem tempat ikan bertelur, seperti hutan bakau dan terumbu karang, selama ini kurang mendapat perhatikan.
"Pengeboman kapal juga perlu dievaluasi, karena merusak ekosistem dan keindahan laut, selain melanggar aturan UNCLOS 1982 dan International Maritime Organization (IMO) yang telah diratifikasi Indonesia. Soal keamanan laut, serahkan saja kepada instansi yang berwenang seperti Polair, Bakamla, dan TNI AL," ulasnya bersemangat.
Berdasarkan regulasi IMO dan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, bangkai kapal yang menghalangi jalur pelayaran harus diangkat, sehingga penenggalaman kapal di pesisir melanggar aturan dan UU itu. Adapun United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) hanya membolehkan bahan organik dibuang ke laut, itupun harus difilter dulu.
Menurut Bambang, KKP juga harus membangun marine culture dengan membuat program-program untuk meningkatkan budaya makan ikan melalui kreativitas dan produk olahan ikan.
Saat ini, konsumsi ikan Indonesia diperkirakan kurang dari 40 kilogram per kapita per tahun, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia sekitar 70 kilogram, Singapura 80 kilogram, dan Jepang sekitar 100 kilogram per kapita per tahun.
