Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta buka suara soal temuan anggaran pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar. Disdik menganggap data yang dipaparkan itu hanya bersifat sementara.
Pelaksana Tugas Kepala Disdik Syaefuloh Hidayat mengatakan anggaran itu disusun Disdik DKI dan Suku Dinas Pendidikan. Menurutnya, pihak terkait tersebut tengah menyusun soal anggaran itu bersama sekolah-sekolah.
"Anggaran itu juga disusun suku dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan," kata Syaefuloh di gedung DPRD, Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, Disdik DKI sudah melakukan penyesuaian terhadap anggaran tersebut. Ia juga mengklaim draf yang sudah direvisi itu telah diberikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
"Proses penyesuaian kami menunggu tahapan, untuk mengikuti tahapan, dan hari ini akan kami sampaikan ke komisi E ada beberapa penyesuaian termasuk hal ini," jelasnya.
Sebelumnya, rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menuai polemik setelah sebelumnya ditemukan anggaran untuk lem aibon senilai Rp 82 miliar. Kali ini, ditemukan anggaran untuk membeli ballpoint dengan biaya mencapai Rp 123 miliar.
Data tersebut tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Draf tersebut diunggah di situs penyedia informasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.
Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengaku heran dengan adanya anggaran tersebut. Ia meminta agar pihak Pemprov yang membuat anggaran itu bertanggungjawab.
"Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali," ujar William dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019).
Baca Juga: Lem Aibon hingga Influencer, 5 Anggaran DKI Jakarta Ini Paling Disoroti
