Sudah Minta RAPBD dari Agustus, PSI: Tapi Tak Diberikan Pemprov DKI

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta mengaku sudah meminta dokumen atau draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang akan ditetapkan sebagai APBD Jakarta tahun 2020, sejak Agustus 2019. Draf itu diminta langsung PSI ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk dipelajari.

Anggota DPRD Jakarta dari PSI William Aditya Sarana mengatakan permintaan itu dilayangkan PSI melalui surat resmi ke Bappeda sekitar bulan Agustus atau sebelum 8 kader PSI dilantik sebagai Anggota DPRD Jakarta, namun permintaan itu tak dipenuhi Bappeda.

"PSI ini sudah meminta secara resmi kepada Bapeda untuk APBD 2020 yang rincian itu dibuka dari sekitar awal bulan Agustus. Jadi sampai sekarang yang level komponen belum dibuka oleh Bappeda," kata William saat ditemui di ruangannya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Wiliam mengungkapkan dokumen KUA-PPAS yang bernilai sebesar Rp 89 Triliun itu baru diterima PSI pada hari H rapat komisi di DPRD.

"Kami anggota DPRD diekspektasikan untuk menkritisi, membahas anggaran secara komprehensif, tapi datanya baru dikasih hari H. Apalagi sampai Rp 89 triliun APBD-nya. Bagaimana kita bisa membahas APBD Rp 89 triliun tapi datanya baru datang hari H. Jadi ekspektasi pembahasan apa yang eksekutif mau?" tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa PSI telah berinisiatif membuka secara mandiri dokumen tersebut di laman apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober 2019, namun tak berselang lama dokumen itu tidak bisa lagi diakses secara online.

"Jadi kami hanya sebentar lihatnya. Tapi, ketika RKPD 2020 Di takedown di website, itu ternyata masih ada di history kami, jadi ketika kami buka di browser dan ternyata link RKPD 2020 masih bisa diakses hanya tombolnya hilang. itu yang tak diketahui dan akhirnya kami bisa akses RKPD 2020," ucapnya.

Dalam dokumen tersebut, PSI menemukan anggaran lem Aibon untuk kebutuhan pendidikan 37.500 orang, dengan harga satuan Rp 184.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya, untuk anggaran ini, dituliskan sebesar Rp82.800.000.

Ada juga, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta juga diketahui mencapai nilai yang fantastis, yaitu Rp 123,8 miliar.

Untuk per buahnya pulpen tersebut dianggarkan Rp 105.000, kemudian dikalikan sebanyak 98.322,86 untuk 12 bulan atau satu tahun.

Lalu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota.

Kemudian, ada juga anggaran pengadaan komputer dengan total Rp121 miliar lebih, dengan rincian harga Rp15 juta per unit komputer dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli.

Terakhir, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.