Lokataru: Jokowi Harus Memutus Lingkaran Setan Oligarki

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Lokataru: Jokowi Harus Memutus Lingkaran Setan Oligarki
Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah saat dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay]

"...Kritik diberangus melalui kriminalisasi, aktivis diintimidasi, diskusi dibubarkan, demonstrasi dikepung moncong senjata," ujarnya.

Suara.com - Lokataru Foundation mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memutus lingkaran setan oligarki politik di Indonesia.

Jokowi juga didesak mematuhi amanat konstitusi Undang-Undang 1945 dan HAM terkait kebebasan sipil warga negara yang kekinian dinilai mulai dikerdilkan.

Peneliti Lokataru Foundation Mufti Makarim menilai salah satu cara Jokowi untuk memutuskan lingkaran setan oligarki yakni dengan mengkaji ulang seluruh rencana pembangunan, membersihkan kabinet dari pelangggar HAM, hingga menghentikan seluruh aktivitas pemberangusan terhadap kebebasan sipil.

"Elemen masyarakat sipil yang peduli dan hendak melawan segala upaya pengerdilan ruang kebebasan sipil menyerukan pemerintah Jokowi untuk memutuskan lingkaran setan oligarki politik di Indonesia," kata Mufti dalam diskusi publik bertajuk 'Proyeksi Kebebasan Sipil di Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Mufti mengungkapkan lima tahun belakangan ini di era kepemimpinan periode pertama Jokowi hanya berambisi terhadap pembangunan fisik, investasi, dan pembangunan ruang-ruang industri baru.

Namun, kata dia, pembangunan fisik tersebut tanpa diimbangi dengan pembangunan terhadap infrastruktur demokrasi serta keberpihakan terhadap pemenuhan hak-hak warga dan kepentingan publik.

"Ketimpangan ini makin kentara tatkala lahir kritik warga atas penggusuran lahan dan pengungsian paksa yang terus mengikuti di belakang rencana pembangunan Jokowi. Kritik diberangus melalui kriminalisasi, aktivis diintimidasi, diskusi dibubarkan, demonstrasi dikepung moncong senjata," ujarnya.

Sementara itu, Mufti mengatakan Pilpres 2019 lalu yang sejatinya sebagai momentum demokrasi untuk mengoreksi terhadap kepemimpinan politik penguasa justru kekinian dinilai habis dibagi-bagi oleh elit politik dan oligarki.

Mufti menyebut kemenangan kedua Jokowi di Pilpres 2019 lalu mensyaratkan utang politik yang besar dan perlu dibayar melalui proyek-proyek strategis, pengesahan undang-undang yang pro industri dan investasi, serta berbagai insentif lainnya.

"Terjebak di antara kelindan elit dan korporasi ini, jelas lingkaran konflik agraria, penggusuran dan perusakan lingkungan yang sudah kami temui di periode pertama dapat terulang kembali. Demikian juga pengerdilan ruang kebebasan sipil berpotensi terus terjadi dalam skala dan frekuensi yang berlipat ganda," tandasnya.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS