Suara.com - Pemerintah Pusat mewacanakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.
Terkait itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin menyewa jasa konsultan dari luar negeri atau asing untuk mengetahui dampaknya bagi Jakarta.
Awalnya, wacana itu diketahui saat rapat di Komisi A ketika anggota DPRD dari fraksi PDI-P, Agustina Hermanto atau Tina Toon menanyakan soal anggaran itu. Keterangan dalam anggaran adalah penyusunan perencanaan regenenerasi ibu kota Jakarta 2030.
Tina Toon mengaku heran. Ia menanyakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan soal anggaran tersebut.
"Penyusunan perencanaan regenerasi ibu kota Jakarta 2030 itu ada Rp 10.861.800.000 itu isinya apa saja? Besar sekali dan output-nya apa?," kata Tina di ruang rapat, Kamis (31/10/2019).
Menanggapi hal tersebut, Mahendra mengatakan anggaran itu bertujuan untuk mengetahui dampak bagi Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota. Anggaran itu digunakan untuk menyusun rencana bagi kota Jakarta untuk melakukan regenerasi sampai tahun 2030.
"Itu adalah kajian yang kami coba akan susun terkait dengan rencana pemindahan ibu kota. Intinya kegiatan untuk mengantisipasi regenerasi ibu kota ini pasca-ibu kota pindah," kata Mahendra, di gedung DPRD Jakarta.
Mahendra menjelaskan, anggaran bisa membengkak sampai Rp 10,8 miliar karena pihaknya akan memanggil jasa konsultan internasional. Ia menyebut anggaran tersebut baru bersifat sementara karena biaya sebenarnya akan ketahuan setelah melakukan lelang.
"Kami akan menggunakan konsultan-konsultan internasional yang punya pengalaman, memiliki reputasi," pungkasnya.
Baca Juga: Fokus Bahas Anggaran, DPRD Jakarta: Anies Kerja Tanpa Wagub Senyum Saja Tuh
