Setara: Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima untuk Redam Friksi TNI

Reza Gunadha, Stephanus Aranditio

Kamis, 07 November 2019 | 18:00 WIB
Setara: Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima untuk Redam Friksi TNI
ILUSTRASI - Menhan Prabowo saat temui Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap. (foto Twitter @prabowo)

Suara.com - Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menilai keputusan Presiden Jokowi menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI adalah keputusan yang tidak terlalu penting.

Tigor mengatakan, Indonesia tidak sedang mengalami kegentingan yang mendesak, sehingga posisi wakil Panglima TNI tidak terlalu penting untuk saat ini.

"Sebenarnya kalau boleh jujur, tidak terlalu signifikan. Apa sih kepentingan ada wakil panglima TNI. Apalagi masa dunia saat ini, Indonesia tak mengalami ancaman dari luar eksternal, tidak diperlukan posisi wakil panglima," kata Bonar di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Apalagi, menurut Bonar, TNI baik yang masih aktif maupun purnawirawan sudah banyak menduduki jabatan-jabatan sipil seperti kepala daerah, duta besar, hingga menteri yang tak berbeda jauh dengan dwifungsi di era Orde Baru.

"Tapi untuk beberapa waktu transisi ini, saya duga ada 5 tahun ini sehingga kembali ke normal karena ini warisan kekuasaan Orde Baru karena ini dwifungsi memungkinkan," jelasnya.

Dia menduga, keputusan ini adalah cara Jokowi untuk mengurangi indikasi perbedaan pandangan di internal TNI.

"Dan ini pasti ada politik tertentu oleh Jokowi untuk meredam friksi di internal TNI," ucap Bonar.

Bonar berharap, keputusan ini hanya bersifat sementara atau bahkan segera ditarik kembali oleh Jokowi.

"Mudah-mudahan bahwa pelebaran posisi baru ini adalah temporary sesuai dengan personil dikemudian hari. Apabila personelnya sudah sesuai dengan kerampingan birokrasi adakan dievaluasi atau bahkan dihilangkan," tegasnya.

baca juga

Untuk diketahui, pada 18 Oktober Jokowi ternyata telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghidupkan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

Adapun jabatan wakil panglima TNI di dalam Perpres tersebut ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

Posisi Wakil Panglima TNI ini terakhir dijabat oleh Fachrul Razi dan telah dihapus pada saat pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme

Jokowi Hidupkan Lagi Wakil Panglima, Moeldoko: TNI Tak Ada Dualisme

News | Kamis, 07 November 2019 | 16:12 WIB

Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi

Berkat Usulan Moeldoko, Posisi Wakil Panglima TNI Dihidupkan Jokowi

News | Kamis, 07 November 2019 | 14:46 WIB

Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Komisi I DPR: Sah-sah Saja

Jokowi Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Komisi I DPR: Sah-sah Saja

News | Kamis, 07 November 2019 | 14:03 WIB

Dihapus Gus Dur, Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima TNI

Dihapus Gus Dur, Jokowi Hidupkan Lagi Posisi Wakil Panglima TNI

News | Kamis, 07 November 2019 | 13:56 WIB

Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar

Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar

News | Selasa, 13 Agustus 2019 | 18:06 WIB

Survei Setara: UI, UGM, IPB, dan 7 PTN Lainnya Terpapar Paham Radikalisme

Survei Setara: UI, UGM, IPB, dan 7 PTN Lainnya Terpapar Paham Radikalisme

News | Jum'at, 31 Mei 2019 | 18:28 WIB

Terkini

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:29 WIB

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:14 WIB

1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil

1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:03 WIB

Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung

Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:56 WIB

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:47 WIB

Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:43 WIB

Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang

Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:32 WIB

Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen

Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:19 WIB

Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL

Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:31 WIB

Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak

Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 07:47 WIB

×