REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan konsep Pertahanan Rakyat Semesta dengan melibatkan rakyat sebagai unsur komponen cadangan pertahanan berbeda dengan konsep wajib militer.
Fadli mengungkapkan pelibatan rakyat sebagai komponen cadangan pertahanan negara pun telah tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
Menurut Fadli, komponen cadangan pertahanan ada untuk membantu komponen pertahanan utama yakni TNI. Sehingga, diharapkan komponen cadangan pertahanan yang berasal dari unsur non-militer itu dapat membantu TNI selaku komponen pertahanan utama.
"Dengan adanya undang-undang itu kan ada bela negara dan saya kira melibatkan ormas, anak-anak muda dari mana-mana. Sesuai lah dengan undang-undang itu. Jadi dengan itu kita harapkan pertahanan rakyat semesta itu menjadi sebuah doktrin yang riil, bukan doktrin di atas kertas," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Fadli pun menegaskan bahwasanya konsep Pertahanan Rakyat Semesta berbeda dengan konsep wajib militer sebagaimana yang diterapkan di beberapa negara. Sebab, kata Fadli, bela negara itu tidak bersifat wajib.
"Saya kira beda ya. Kalau di Korea atau Singapura itu kan mereka wajib militer, national service. Tapi kalau di kita kan bela negara, itu bukan sesuatu yang wajib, tapi bisa menjadi hak atau mereka yang secara volunteer memang mau dilatih baik melalui jalur ormas, maupun sekolah dan lain-lain," ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan konsep Pertahanan Rakyat Semesta saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.
Dalam rapat tersebut, Prabowo pun berniat menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibawah kepemimpinan Nadiem Makarim untuk menyusun komponen pertahanan cadangan negara.
TERPOPULER