Suara.com - Politisi PSI yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana diperiksa selama 2 jam oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/11/2019). William mengaku diperiksa oleh tujuh anggota BK.
Sekitar pukul 12.05 WIB, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu keluar dari ruang BK.
"Suasana tadi berlangsung sejuk ya, maksudnya. Dengan sangat baik, mungkin nanti tinggal tunggu saja dari BK. Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," ucap William usai diperiksa.
William menyebut tujuh anggota BK yang memeriksanya antara lain Ahmad Nawawi selaku ketua bersama wakil Oman Rakinda. Selain itu juga ada dari Fraksi Nasdem. Salah satu yang ditanyakan terkait kronologi unggahan anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar ke media sosial. Dia beralasan, tindakannya mengunggah anggaran yang dinilai janggal itu agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera memberikan dokumen rancangan APBD 2020.
"Sikap politik kami dari PSI memang ingin APBD rancangan hukum di-upload. Itu tujuan kami upload di media sosial," tegasnya.
Menurut dia, pemeriksaan tadi sebatas klarifikasi semata dan belum mengarah keputusan ada tidaknya pelanggaran etik.
"Saya belum tahu pendapat anggota BK seperti apa. Ini hanya satu arah tanya jawab sehingga saya belum tahu keputusannya apakah melanggar kode etik atau tidak. Saya serahkan kepada anggota-anggoa BK," tuturnya.
Wiliam memandang sanksi etik untuk kasusnya ini masih dalam perdebatan. Ia bersikukuh sebagai anggota dewan berhak mengedukasi publik.
"Saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik terkait apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," tandasnya.
TERPOPULER
