Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menganggap penanganan masalah radikalisme mesti masuk ke dalam program utama nasional.
Hal itu disampaikan menyusul aksi bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumut, Rabu (13/11/2019) lalu.
Maruf menjelaskan bahwa penanganan radikalisme di Indonesia mesti dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Karena itu penyelesaian masalah radikalisme pun harus diselesaikan secara mendalam.
"Kita ingin penanganan radikalisme itu jadi arus utama program nasional kita. Penanganannya dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir," kata Maruf di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Pengawasan masyarakat pun bukan hanya menyasar kepada yang tinggal di dalam negeri. Akan tetapi juga yang pernah bermukim di luar negeri. Hal itu diungkapkannya lantaran adanya kemungkinan kalau yang pernah bermukim di luar negeri itu pernah mendapatkan pengaruh dari orang luar.
"Atau sekolah di luar negeri pulang ke sini, di kepalanya belum ada komitmen kebangsaannya, itu juga harus ditangani," tuturnya.
Selain itu, Maruf mengharapkan adanya upaya sinergitas antara seluruh komponen masyarakat agar masalah radikalisme bisa tuntas sampai ke akarnya. Kata Ketua MUI nonaktif tersebut, peran RT dan RW juga diperlukan sehingga ada yang memantau aktivitas masyarakat secara dekat.
"Diajak diberi kewenangan-kewenangan untuk mereka dan difasilitasi supaya mereka bisa memberikan bukan hanya mengurus surat tapi juga mengetahui masyarakat yang ada di sekitarnya," ujarnya.
"Sehingga dari semua pihak ini itu dan kita ingin libatkan secara keseluruhan terorganisir, tersinergi, komprehensif sehingga perkembangan radikalisme dan dari hulu sampai ke hilir."
Baca Juga: Terpapar Radikalisme, Perilaku Rabbial Berubah Drastis Sejak 6 Bulan Lalu
