Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang potensi kerugian negara terkait kasus korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) Pemkot Bandung, Jawa Barat, tahun 2012.
"Setelah BPK menyampaikan hasil audit kerugian keuangan negara, maka salah satu yang menjadi fokus KPK adalah penelurusan pihak-pihak yang menikmati aliran dana dalam perkara ini," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).
Maka itu, KPK secara tegas meminta pihak -pihak yang terlibat ataupun anggota DPRD kota Bandung yang menerima aliran dana untuk mengembalikannya ke KPK.
"Kami ingatkan pada para pejabat Pemkot Bandung, anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana, agar bersikap koperatif mengembalikannya ke KPK," ujar Febri.
Dalam kasus korupsi RTH di Bandung, kerugian negara mencapai Rp 69 Miliar.
"Kerugian keuangan negara cukup besar. Praktik korupsi makelar tanah ini juga merugikan masyarakat. Sebab, para pemilik tanah yang tanahnya dibeli lebih murah dari NJOP,” kata Febri.
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus RTH di Kota Bandung.
Dadang Suganda (SGD) telah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga sebagai makelar tanah. Dia dituduh menguntungkan diri sendiri karena diduga mendapat jatah Rp 30 miliar.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, Tomtom Dabbul Qomar serta anggota DPRD Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet.
Baca Juga: Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK: Kerugian Negara Capai Rp 60 Miliar
