Suara.com - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif mengomentari soal adanya petisi yang mengajak untuk menolak penyelenggaran acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada Senin (2/12/2019).
Slamet menilai kalau petisi semacam itu justru mengandung nilai politis.
Slamet justru tidak asing dengan adanya penolakan-penolakan setiap acara reuni 212 akan digelar. Namun kali ini ada yang berbeda dari penolakan tersebut karena turut menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Tahun ini saya melihat sebuah sebaran sebuah meme yang akan demo ke Balkot (Balai Kota) menolak izin (Reuni 212) dan kemudian terlihat politisnya, izin keluar, Anies lengser," kata Slamet saat ditemui di Gedung DDII, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Dengan adanya ajakan-ajakan penolakan seperti itu, Slamet menilai justru ada pihak yang berpolitis, bukan PA 212 yang sedang memanfaatkan untuk bermain politis. Pasalnya, Slamet membantah kalau acara Reuni 212 tahun ini akan menyinggung soal politik bahkan dia mengklaim tidak mengundang tokoh politik.
"Kami jamin tidak akan berbicara urusan politik apapun jadi betul-betul mengajak merekatkan persatuan kita ingin sekali lagi apa yang selama ini tersekat-sekat di reuni nanti bisa kita eratkan kembali," pungkasnya.
Untuk diketahui, reuni akbar 212 akan digelar pada Senin (2/12/2019) di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Menjelang gelaran yang awalnya dibuat untuk menjatuhkan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini, muncul petisi penolakan.
Petisi ini terdapat di situs change.org yang dibuat oleh akun 7intaputih dengan judul petisi Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212. Petisi tersebut juga ditujukan langsung kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Peserta Reuni Akbar 212 Mulai Berdatangan, Panitia: Ada yang Naik Kuda
