Suara.com - Setelah sempat ramai menjadi trending topic di media sosial, Twitter, kini muncul petis penolakan Reuni 212 di laman change.org. Petisi menolak Reuni 212 itu yang bakal digelar di Monas pada 2 Desember mendatang dianggap sebagai kegiatan politik berjubah agama.
Petisi ini ditulis oleh akun 7intaputih pada Senin (27/11/3019). Dari keterangan yang tercatum dalam petisi tersebut, acara yang diinisiasi PA 212 itu dianggap merupakan bentuk banalitas budaya.
"Peringatan Reuni Alumni 212 adalah suatu bentuk banalitas budaya. Sedari awal gerakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama," ujar akun di keterangan petisi itu seperti dikutip Suara.com, Rabu (27/11/2019).
Akun itu juga menganggap politik identitas tak pernah usai meski masa Pemilu telah lewat.
"Mereka tidak peduli anak bangsa bermusuhan, saling hujat bahkan berkelahi demi ambisi kekuasaannya," jelasnya.
Selain itu, ia acara reuni 212 disebutnya tidak lagi relevan dengan kondisi bangsa sekarang ini. Pasalnya aksi itu, kata akun itu hanya berisi ujaran kebencian dan menngunakan ruang publik dalam waktu yang lama.
"Dengan ini semoga semua pihak khususnya umat Islam sadar dan menyadari sehingga tidak mudah dijadikan komoditas politik dalam dibajak dan diperalat solidaritas dan ukhuwahnya demi kepentingan pihak-pihak yang belum tentu peduli dengan umat Islam," pungkasnya.
Seruan penolakan terhadap Reuni 212 yang dibuat akun 7intaputih berjudul petisi Tolak Izin Reuni dan Bubarkan PA 212. Petisi tersebut juga ditujukan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sampai pukul 16.00 WIB, petisi ini telah ditandatangani 2,860 orang. Jumlah orang yang menandatangani petisi gang dibuat sejak Senin (25/11/2019) ini terus bertambah.
Dalam keterangannya, pembuat petisi menyatakan 212 adalah gerakan politik yang berjubah agama. Karena itu tindakan Anies yang mengizinkan acara ini digelar di Monas disayangkan pemilik akun ini 7intaputih.
"Sungguh kebijakan yang sangat dangkal jika Anies Baswedan pada saat pasca Pemilu 2019 memberikan ijin Reuni Alumni 212 yang rawan disusupi sekaligus ditunggangi kepentingan elit politik," seperti yang dikutip keterangan dalam petisi oleh suara.com, Rabu (27/11/2019).
TERPOPULER
