Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak masalah dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang ingin menghapus Ujian Nasional mulai 2021.
Ma'ruf mengatakan ujian nasional selama ini dilakukan untuk mengukur standarisasi kemampuan dari para pelajar. Menurutnya, sistem UN bisa dihapus, tetapi meski tetap ada alat ukur bagi standar pendidikan di Indonesia.
"UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2019).
Sebelum Mendikbud menghapun UN, Ma'ruf mengingatkan agar Kemendikbud menyiapkan menyiapkan sistem lain.
"Kalau itu nanti sudah terselesaikan saya kira enggak ada masalah," ujarnya.
Meski demikian, Ma'ruf menyebut menghapus UN bukan merupakan perkara yang mudah. Sebab harus ada kajian yang matang, termasuk dengan sistem baru pengganti UN.
"Kan itu tidak mudah, dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu," ujarnya.
"Kita harapkan nanti melalui Kemendikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN," tandasnya.
Untuk diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan, rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk pelajar SD, SMP dan SMA masih dalam tahap pengkajian.
Baca Juga: Saran Wamendag kepada Nadiem Makarim: Hati-hati sama DPR
Karenanya, Nadiem mengungkapkan UN untuk seluruh strata pendidikan formal Indonesia pada tahun 2020 tetap digelar.
"Sedang dikaji. Masih dalam tim, ditunggu ya," ujar Nadiem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).
Founder GoJek itu mengatakan, setelah pengkajian, Kemendikbud bakal mengumumkan kepada publik. Soal waktu, ia menaksir pengkajian tersebut tak lama.
