Agar Kasus Penyelundupan Barang Mewah Tak Terulang, Ini Saran Pengamat

Suara.com - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara tersandung kasus penyelundupan komponen motor mewah Harley-Davidson dan dua unit sepeda Brompton.

Merespon kasus tersebut, pengamat BUMN Toto Pranoto menyarankan agar sinergi antarlembaga makin ditingkatkan terutama soal koordinasi. Menurut Toto, banyak kasus penyelundupan barang mewah yang memanfaatkan transportasi baik pesawat terbang maupun kapal laut.

"Zaman dulu juga sering kita dengar tuh penyelundupan-penyelundupan mobil mewah. Lewat mana kalau mobil mewah? Kan lewat kapal, pelabuhan. Nah, apakah itu sudah selesai misalnya, karena enggak ada lagi cerita-cerita seperti itu, atau gimana?" kata Toto saat dihubungi Suara.com pada Senin (8/12/2019).

"Maka dengan kasus kejadian seperti ini (penyelundupan motor Harley-Davidson) yang menurut saya perlu ada koordinasi yang lebih mantap dengan setiap operator pesawat bukan cuma Garuda, tapi dengan operator yang lain. Jangan sampai terjadi praktik-praktik seperti itu," katanya.

Toto mengapresiasi langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar kasus penyelundupan tersebut. Meski begitu, kata Toto, lembaga-lembaga terkait harus lebih mawas diri dalam setiap bekerja.

"Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kerja yang lebih efektif dari Dirjen Bea Cukai ini, baik dalam urusan-urusan yang standar maupun urusan-urusan yang katakanlah investigasi lebih dalam. Berarti unit intelejennya Bea Cukai harus jalan lebih bagus lah ya. supaya mereka mencium adanya hal-hal yang perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam, kirim intelejennya kesana atau segala macem gitu ya," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

Pencopotan tersebut ihwal dari kasus penyelundupan barang mewah Harley-Davidson dan sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo. Atas peristiwa ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara mengalami kerugian Rp 1,5 miliar.