Infografis
Suara.com - Fraksi PSI di DPRD Jakarta turut buka suara soal polemik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). PSI menyayangkan kinerja dari tim Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini.
Anggota DPRD Jakarta fraksi PSI Viani Limardi menyebut TGUPP seharusnya bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun ia mengklaim banyak menerima keluhan dari masyarakat dan menilai Pemprov DKI lamban menanggapi keluhannya.
“Setahu saya TGUPP untuk mempercepat. Tapi keluhan warga yang datang ke PSI mereka sudah berusaha menyurat tapi berbulan - bulan belum direspon,” ujar Viani saat rapat Banggar di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Selain itu, Viani juga tak terima jika Pemprov DKI menganggarkan Rp 18,9 miliar untuk 67 anggota TGUPP termasuk Ketua. Karena itu ia meminta laporan kinerja dari tim Gubernur Anies Baswedan itu.
"Kalau mau dianggarkan lagi ya buat laporan kajiannya, tapi buktinya sampai hari ini belum ada hasil kerja mereka," jelasnya.
Jika tak kunjung ada laporan dari Pemprov soal kinerja TGUPP, maka anggaran itu harus ditunda. Menurutnya kinerja TGUPP dalam membantu Pemprov harus dipastikan terlebih dahulu.
“Apa betul membantu percepatan pembangunan atau tidak. Menurut saya ditunda dulu sampai ada hasil jelas laporan,” pungkasnya.
