Pengesahan UU KPK Dipermasalahkan, DPR Siap Beri Penjelasan di Sidang MK

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:55 WIB
Pengesahan UU KPK Dipermasalahkan, DPR Siap Beri Penjelasan di Sidang MK
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani. (Suara.com/Yasir)

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani siap menjawab persoalan pengesahan yang dipermasalahkan dalam uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemohon uji formil sebelumnya mengaku mempermasalahkan pengesahan UU KPK yang dinilai tidak mencapai kuorum anggota. Namun jawaban tersebut baru akan dibeberkan jika memang diperlukan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Nah jadi nanti kami akan sampaikan hal-hal yang kalau memang itu diminta oleh Mahkamah Konstitusi, itu itu saja,” ujar Arsul di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).

Politikus PPP itu mengaku siap membeberkan catatan absensi anggota DPR RI yang hadir dalam pengesahan UU KPK, untuk membantah dugaan bahwa pengesahan UU KPK tidak sah lantaran tidak mencapai kuorum.

“Lho kita lihat, itu nanti diminta untuk ditunjukkan atau tidak oleh Mahkamah Konsittusi, itu saja gitu lho. Kami kan bukan perkara perdata, di mana ada jawab menjawab antara penggugat dan tergugat," kata Sarul.

"Tugasnya DPR itu kan memberikan keterangan, gitu loh. Apa yang perlu diterangkan berdasakan permintaan Mahkamah Konstitusi, itu saja,” Arsul menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi(MK) menggelar sidang pendahuluan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan uji formil UU KPK baru itu diajukan oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo Cs.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Feri Amsari menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji formil terhadap UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

baca juga

Salah satunya terkait ada cacat hukum dalam proses pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Feri menjelaskan proses pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tidak sesuai dengan azas pembentukan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Prosedur dan pembentukan undang-undang itu ditentukan oleh Undang-undang 12 Tahun 2011. Satu hal menarik dalam pembentukan Undang-undang 19 Tahun 2019 ini adalah tidak terpenuhinya kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna mengenai undang-undang ini," kata Feri dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Feri lantas mengungkapkan berdasar catatan pihaknya setidaknya ada sekitar 180 anggota DPR RI yang tidak hadir dan menitipkan absen saat rapat paripurna pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga, kata dia, seolah-olah rapat paripurna pengesahan UU KPK tersebut memenuhi kuorum dengan dihadiri oleh sekitar 287 hingga 289 anggota DPR RI.

"Padahal sebagian besar diantara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik dalam persidangan itu. Kalau diperhatikan ketentuan Tatib (tata tertib) DPR bahwa ditentukan ada kata 'dihadiri', itu juga termasuk dalam ketentuan UU 12 Tahun 2011, bahwa kata 'dihadiri' itu artinya harus dihadiri secara fisik kalau tidak, berarti tak bisa dikatakan dihadiri," terangnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Setelah Temukan Dokumen Proyek, KPK Geledah Rumah Dirut BPR Indramayu

Setelah Temukan Dokumen Proyek, KPK Geledah Rumah Dirut BPR Indramayu

News | Selasa, 10 Desember 2019 | 16:30 WIB

MK Minta Agus Rahardjo Cs Perbaiki Permohonan Gugatan UU Baru KPK

MK Minta Agus Rahardjo Cs Perbaiki Permohonan Gugatan UU Baru KPK

News | Senin, 09 Desember 2019 | 19:13 WIB

Kubu Agus Rahardjo Cs Soroti Anggota DPR Absen di Sidang Gugatan UU KPK

Kubu Agus Rahardjo Cs Soroti Anggota DPR Absen di Sidang Gugatan UU KPK

News | Senin, 09 Desember 2019 | 18:49 WIB

Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur, Ini Pesan Novel di Hari Anti Korupsi

Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur, Ini Pesan Novel di Hari Anti Korupsi

News | Senin, 09 Desember 2019 | 16:47 WIB

Terkini

5 Sunscreen yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

5 Sunscreen yang Aman untuk Ibu Hamil dan Menyusui

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 11:58 WIB

Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok, Pramono Anung: Saya Nggak Mau Ini Terulang di Jakarta

Usut Kematian Bayi di RSUD Tanjung Priok, Pramono Anung: Saya Nggak Mau Ini Terulang di Jakarta

News | Senin, 16 November 2026 | 11:57 WIB

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

News | Senin, 16 November 2026 | 11:53 WIB

Cara Daftar CPNS 2026, Ini Syarat dan Tahapannya

Cara Daftar CPNS 2026, Ini Syarat dan Tahapannya

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 11:52 WIB

Kiper Western Australia Puji Kecepatan Dan Kelincahan Pemain Persebaya Surabaya

Kiper Western Australia Puji Kecepatan Dan Kelincahan Pemain Persebaya Surabaya

Bola | Senin, 16 November 2026 | 11:51 WIB

Cara Bayar Utang Pulsa dan Kuota Darurat Indosat IM3 Beserta Rincian Potongannya

Cara Bayar Utang Pulsa dan Kuota Darurat Indosat IM3 Beserta Rincian Potongannya

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 11:42 WIB

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:41 WIB

Buruh PT SGS Demo Pemkab Jombang: Soroti Kerja 12 Jam hingga Tuntut UMK Naik 10 Persen

Buruh PT SGS Demo Pemkab Jombang: Soroti Kerja 12 Jam hingga Tuntut UMK Naik 10 Persen

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 11:41 WIB

Khawatir Ancaman Spionase Digital, Militer Jerman Batasi Akses Mobil China

Khawatir Ancaman Spionase Digital, Militer Jerman Batasi Akses Mobil China

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 11:40 WIB

Membedah Jeroan IPO ANDA: Kontrak Kerja Rp1,2 Triliun, Kas Internal Rp12 M dan Utang Rp620 M

Membedah Jeroan IPO ANDA: Kontrak Kerja Rp1,2 Triliun, Kas Internal Rp12 M dan Utang Rp620 M

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:38 WIB

×