Kubu Agus Rahardjo Cs Soroti Anggota DPR Absen di Sidang Gugatan UU KPK

Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir

Senin, 09 Desember 2019 | 18:49 WIB
Kubu Agus Rahardjo Cs Soroti Anggota DPR Absen di Sidang Gugatan UU KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), dan kedua wakilnya, Laode Muhammad Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan belakang berbaju putih) seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7/2018). [Suara.com/Dwi Bowo Rahardjo]

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji formil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan uji formil UU KPK baru itu diajukan oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo Cs.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Feri Amsari menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji formil terhadap UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Salah satunya terkait ada cacat hukum dalam proses pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Feri menjelaskan proses pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tidak sesuai dengan azas pembentukan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tim pengacara pimpinan KPK Agus Rahadrjo Cs dalam sidang gugatan di MK. (Suara.com/M Yasir).
Tim pengacara pimpinan KPK Agus Rahadrjo Cs dalam sidang gugatan di MK. (Suara.com/M Yasir).

"Prosedur dan pembentukan undang-undang itu ditentukan oleh Undang-undang 12 Tahun 2011. Satu hal menarik dalam pembentukan Undang-undang 19 Tahun 2019 ini adalah tidak terpenuhinya kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna mengenai undang-undang ini," kata Feri dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Feri lantas mengungkapkan berdasar catatan pihaknya setidaknya ada sekitar 180 anggota DPR RI yang tidak hadir dan menitipkan absen saat rapat paripurna pengesahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga, kata dia, seolah-olah rapat paripurna pengesahan UU KPK tersebut memenuhi kuorum dengan dihadiri oleh sekitar 287 hingga 289 anggota DPR RI.

"Padahal sebagian besar diantara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik dalam persidangan itu. Kalau diperhatikan ketentuan Tatib (tata tertib) DPR bahwa ditentukan ada kata 'dihadiri', itu juga termasuk dalam ketentuan UU 12 Tahun 2011, bahwa kata 'dihadiri' itu artinya harus dihadiri secara fisik kalau tidak, berarti tak bisa dikatakan dihadiri," terangnya.

Lebih lanjut, Feri juga mengungkapkan bahwasanya dalam proses pembahasan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, KPK juga tidak dilibatkan.

baca juga

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui surat presiden atau surpres hanya menunjuk dua perwakilan pemerintah dalam proses pembahasan tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Menurut kami tidak salah dikirim dua ini, hanya semestinya juga dilibatkan KPK. Karena bagian dari eksekutif dan berkaitan langsung, sebagaimana ditentukan dalam UU 12 Tahun 2011 pihak berkaitan langsung dapat menjadi bagian untuk pembahasan sebuah rancangan undang-undang,” ujarnya.

Atas alasan tersebut, Feri selaku kuasa hukum Agus Rahardjo Cs pun menyampaikan empat petitum dalam persidangan pendahuluan uji formil UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Adapun, keempat petitum tersebut yakni;

Pertama, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan, dalam provisi menyatakan menunda keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pokok permohonan Mahkamah menjatuhkan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Ketiga, menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

Keempat, memerintahkan amar putusan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam berita negara atau majelis hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Selama Dipimpin Agus Cs, KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun

Selama Dipimpin Agus Cs, KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun

News | Senin, 09 Desember 2019 | 11:44 WIB

Dewan Pengawas Ditentukan Jokowi, KPK Ogah Ikut Campur

Dewan Pengawas Ditentukan Jokowi, KPK Ogah Ikut Campur

News | Jum'at, 06 Desember 2019 | 17:27 WIB

Alasan Sedang Digugat ke MK, Jokowi Tak Mau Keluarkan Perppu KPK

Alasan Sedang Digugat ke MK, Jokowi Tak Mau Keluarkan Perppu KPK

News | Senin, 02 Desember 2019 | 15:22 WIB

190 Mahasiswa Laporkan Hakim MK ke Dewan Etik Pukul 14.00 WIB Hari Ini

190 Mahasiswa Laporkan Hakim MK ke Dewan Etik Pukul 14.00 WIB Hari Ini

News | Jum'at, 29 November 2019 | 08:23 WIB

KPK: Uji Materi UU KPK Bukan Ditolak, Tapi Tak Diterima MK

KPK: Uji Materi UU KPK Bukan Ditolak, Tapi Tak Diterima MK

News | Jum'at, 29 November 2019 | 08:12 WIB

Putusan Dinilai Janggal, Penggugat Revisi UU KPK Ngadu ke Dewan Etik Besok

Putusan Dinilai Janggal, Penggugat Revisi UU KPK Ngadu ke Dewan Etik Besok

News | Kamis, 28 November 2019 | 18:29 WIB

Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK dari 190 Mahasiswa

Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK dari 190 Mahasiswa

News | Kamis, 28 November 2019 | 14:20 WIB

Santai Digugat karena Angkat Wamen, Jokowi: UU Membolehkan

Santai Digugat karena Angkat Wamen, Jokowi: UU Membolehkan

News | Rabu, 27 November 2019 | 21:19 WIB

Ma'ruf Amin: Sila yang Lain Ikuti Pimpinan KPK Uji Materi di MK

Ma'ruf Amin: Sila yang Lain Ikuti Pimpinan KPK Uji Materi di MK

News | Jum'at, 22 November 2019 | 20:32 WIB

Pengusaha Malioboro Dukung Felix Gugat UU Keistimewaan DIY

Pengusaha Malioboro Dukung Felix Gugat UU Keistimewaan DIY

Jogja | Kamis, 21 November 2019 | 19:06 WIB

Terkini

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

Jadi Pihak yang Ikut Disadap Listyo Cs, KPK Tegaskan Tak Ada Kebocoran Info Soal OTT

News | Senin, 16 November 2026 | 22:05 WIB

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

AS Kerahkan 3 Kapal Induk Nuklir, Iran Balas Hantam Pangkalan Militer Bahrain

News | Senin, 16 November 2026 | 22:03 WIB

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

NGORBIT: Cerita Cast Dibalik Teror "Putri, Jangan Gentayangan Lagi"

Video | Senin, 16 November 2026 | 22:00 WIB

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Batas Waktu Utang Pinjol Dianggap Hangus 30 Tahun? Ini Penjelasan Resminya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 21:39 WIB

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

×