Usai Bertemu Dewas KPK, Tim Hukum PDIP Serahkan Surat

Suara.com - Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) akhirnya bertemu salah satu pimpinan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho di Gedung ACLC, Ruang Pusat Edukasi Antikorupsi KPK C1 pada Kamis (16/1/2020).

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Tim Hukum PDIP diwakili I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera. Usai pertemuan tersebut, Sudirta menyebut telah memberikan surat yang berisi tujuh poin kepada Albertina Ho. Surat tersebut terkait kasus yang menjerat Caleg PDIP Harun Masiku dalam dugaan suap kepada Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin. Poin pertama, kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan? Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti. Penyidikan kalau sudah ada tersangka. Jadi tahapannya yang awal dan tengah," katanya di Gedung ACLC KPK C1, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (16/1/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Sudirta mempermasalahkan OTT KPK Wahyu Setiawan bersama delapan orang lainnya pada Rabu (8/1/2020). Kemudian sehari setelahnya, pada Kamis (9/1/2020), ada orang dari tim penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDIP.

"Ketika tanggal 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan tetapi ketika diminta dilihat hanya dikibas-kibaskan," katanya.

Sudirta juga mempertanyakan keabsahan surat penggeledahan yang dibawa tim KPK di Kantor DPP PDIP berasal dari surat resmi dari Dewas KPK. Hal tersebut dipertanyakan Sudirta, karena mengacu kepada UU KPK Nomor 19 tahun 2019 yang menyatakan dalam penggeledahan harus izin Dewas.

"Betul enggak itu surat izin? Kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan Undang-undang Korupsi sampai KPK sudah pasti bukan surat izin penggeledahan. Karena pada hari itu, pagi itu, jam 06.45 WIB, belum ada orang berstatus tersangka. Kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," ungkap Sudirta.

Sudirta sendiri juga mempertanyakan proses penyelidikan tidak boleh adanya upaya paksa penggeledahan.

"Apa itu upaya paksa? Menyita, menggeledah. Kalau dia kibas-kibas bawa surat penggeledahan pasti patut dipertanyakan surat benar dianggap surat penggeledahan atau tidak?" ujarnya.

Maka itu, Sudirta meminta kepada Dewas KPK untuk memeriksa orang di dalam tiga mobil yang mendatangi Kantor DPP PDIP.

"Kami minta diperiksa yang tiga mobil itu terutama yang pegang surat, periksa. Ini melanggar aturan apa tidak? Kalau menurut kami, kalau betul surat penggeledahan itu berarti perlu diperdalam kenapa bisa begitu? Toh, sekali lagi penyidikan sama penyelidikan sangatlah berbeda pada saat itu jam 06.00 WIB masih penyelidikan."

Sudirta menambahkan, terkait Juru Bicara KPK menyebut bahwa tim KPK pun bukan untuk melakukan penggeledahan. Sudirta kemudian mempertanyakan petugas KPK yang datang ke DPP PDIP, berdasarkan pada inisiatif sendiri tanpa perintah.

"Bayangkan, bagaimana bisa seorang petugas bisa nyelonong ke sana kemudian mengaku membawa surat penggeledahan lalu tiba-tiba humas mengatakan itu bukan surat penggeledahan," katanya.

Sementara itu, Tim Hukum PDIP lainnya, Teguh Samudera menyebut yang dilakukannya sebagai upaya adanya perbuatan melawan hukum.

"Ini adalah proses yang harus kami jalani kan hari ini. Bahwa kami sebagai kuasa hukum DPP PDIP kami menjadi korban tentang perbuatan melawan hukum perbuatan yang tidak etis sehingga sangat mengancam nama baik kredibelitas dan ada skenario untuk menghancurkan PDIP," katanya.