Suara.com - Beredar luas berita bahwa di dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terdapat pasal kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memecat atau memberhentikan secara permanen Gubernur atau Kepala Daerah tingkat Propinsi.
Berkenaan hal tersebut, Mendagri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Kemendagri telah melakukan pengecekan secara seksama semua pasal demi pasal draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, khususnya menyangkut isu pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diatur lewat Pasal 519 draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menjadi rujukan dari berita tersebut.
"Dari hasil pengecekan tersebut dan di dalam pembahasan RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Dalam Negeri tidak menemukan dan tidak pernah mengusulkan pasal kewenangan pemecatan Kepala Daerah oleh Mendagri," ujarnya.
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menegaskan, pemberhentian Kepala Daerah adalah sesuai dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
"Sikap Mendagri sangat jelas, yaitu bahwa pemberhentian Kepala Daerah adalah sesuai dengan semangat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78 UU ini yang mengatur pemberhentian Kepala Daerah. Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebut bahwa pemberhentian Kepala Daerah dimungkinkan karena alasan meninggal dunia dan pengunduran diri dari Kepala Daerah yang bersangkutan," jelasnya.
Kastorius mengatakan, Tito juga berpandangan bahwa tata cara pemberhentian Kepala Daerah di draft RUU Omnibus Law telah selaras dengan tata cara sebagaimana di atur pada Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu lewat Rapat Paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada Presiden.
"Baik persyaratan maupun tata cara pemberhentian ini telah diadopsi di dalam draft RUU Omnibus Law," ujarnya.
Sementara itu, rincian kewajiban Kepala Daerah, termasuk kewajiban untuk taat melaksanakan ‘Program Strategis Nasional’ sebagaimana diatur di Pasal 519 draft RUU Omnibus Law adalah tetap sama seperti rumusan Pasal 67 dan 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga sanksi administrasi serta tata cara pelaksanaan sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melakukan kewajibannya, relatif sama dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 68 dan Pasal 78. (*)
TERPOPULER
