REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menginginkan agar pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta terhadap dua calon, yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis dapat dilakukan melalui uji kalayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Hidayat bahkan ingin agar proses fit and proper test kepada kedua calon dapat dilakukan dan disiarkan secara langsung melalui media.
"Kami PKS sangat mendukung untuk dilakukan fit proper secara terbuka bahkan kalau perlu di-live oleh media TV, radio atau online supaya kelihatan siapa yang berkualitas dan layak untuk menggantikan Pak Sandi dan mendampingi Pak Anies mengelola ibu kota Indonesia yang pastinya betul-betul berkualitas dan chemistry-nya dengan pak gubernur dapat," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Menurut dia, dengan fit and proper tes yang disiarkan langsung tersebut, nantinya warga DKI Jakarta dapat menilai siapa calon yang pantas menjadi wakil gubernur. Ia juga menilai bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan menjadi wajar untuk dilakukan terhadap Ahmad Riza maupun Nurmansyah.
"Dari fit proper nanti harapannya dari PKS agar dapatkan yang terbaik. Dulu waktu ada calon dari PKS kan juga dilakukan fit proper, jadi wajar saja kalau sekarang juga dilakukan fit proper agar penantian panjang dari warga Jakarta dan Indonesia itu bisa dapat jawaban terbaik dengan mendapatkan calon wagub terbaik," tutur Hidayat.
Diketahui, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI akan segera dimulai setelah Riza Patria dan Nurmansyah Lubis terpilih sebagai cawagub dari partai pengusung, Gerindra dan PKS.
Dalam proses penentuan pengganti Sandiaga Uno di DPRD nanti, PKS meminta agar diawasi ketat.
Ketua fraksi PKS DPRD DKI, Arifin bahkan meminta agar pemilihan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arifin menyebut hal ini diperlukan agar prosesnya berjalan dengan adil.
“Kami mohon prosesnya diawasi agar proses demokrasi yang berjalan di DPRD dalam konteks pemilihan Wagub berjalan fairplay. Termasuk juga kami minta aparat penegak hukum, KPK," ujar Arifin di kantor DPW PKS, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).
Arifin mengatakan saat pemilihan, penyimpangan yang tak sesuai hukum bisa saja terjadi. Meski demikian, ia tidak menyebut kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di DPRD di tengah prosesnya.
"Jadi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencederai proses demokrasi yang berjalan di DPRD apalagi dengan cara-cara melawan hukum," katanya.
TERPOPULER