Suara.com - Pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dianggap publik sebagai bentuk politisasi.
Terkait itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru meminta publik bertanya kepada Yasonna soal kesalahan yang telah dilakukan Ronny sehingga harus dicopot dari jabatannya.
Ma'ruf mengungkapkan bahwa yang menentukan Ronny harus dicopot atau tidak itu tergantung dari penilaian Yasonna terhadap kinerja bawahannya.
"Kan yang menentukan dicopot atau tidak kan menterinya. Menteri menilainya seperti apa," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2020).
Dari penilaian itulah kemudian dapat diputuskan apakah bawahannya tersebut telah salah dalam melalukan pekerjaanya atau tidak. Kalau seandainya memang salah dengan tingkat fatal tentu ada konsekuensi yang harus diterima.
Akan tetapi Ma'ruf lebih menyarankan untuk bertanya kepada Yasonna terkait berapa besar kesalahan yang dilakukan Ronny.
"Nanti kan bisa dilihat selanjutnya itu atau memang itu dianggap lalai tentu ada konsekusensi. Kelalaian itu nanti tanya pada menterinya, seberapa lalainya itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Yasonna telah mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada Selasa (28/1/2020). Jabatan itu kini sementara diisi Irjen Kemenkum HAM Jhoni Ginting sebagai pelaksana tugas (Plh).
Pencopotan jabatan Ronny itu terkait adanya kesimpangsiuran informasi posisi buronan KPK, Harun Masiku yang ternyata sudah pulang dari Singapura ke Indonesia pada 7 Januari 2020 lalu.
"Plh itu irjen, dirsisdik kemigrasian juga (di-plh-kan) karena dia turut sangat menentukan kenapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, mereka bertanggung jawab soal itu," kata Yasonna.
TERPOPULER
