Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan pembangunan wisata kuliner di kawasan Muara Karang Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana ini lantas mendapatkan protes karena dianggap mengganti fungsi utama penggunaan lahan.
Ketua fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan lahan di bantaran kali itu sudah direncanakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurutnya memang lahan itu dari awal izinnya adalah untuk RTH, bukan untuk kegiatan lain.
"Zamannya pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH sebagaimana peruntukannya. Memang peruntukannya RTH itu," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).
Saat 2017, Ahok disebutnya melakukan relokasi pembebasan lahan dari ratusan pedagang tanaman di lokasi. Karena Ahok dan Djarot Saiful Hidayat --Gubernur Pengganti Ahok-- terlanjur lengser, pembuatan RTH tak bisa dijalankan.
"Ya taman. Tapi belum sempat. Karena yang bebaskan pak Ahok itu. Direlokasi sebelumnya pedagang-pedagang bunga, tanaman-tanaman itu," jelasnya.
Kekinian, kata Gembong, proyek untuk membangun lokasi kuliner sudah dimulai. Sejumlah ekskavator, alat berat, dan pekerja sudah mulai mengerjakan proses konstruksi.
Bahkan, Gembong menyebut Izin Membangun Bangunan (IMB) untuk lokasi kuliner juga sudah diterbitkan. Pengerjaannya dilakukan oleh PT JakartaPropertindo (Jakpro) melalui pihak ketiga.
"Namanya jalur hijau bisa keluar IMB kan luar biasa. Jelas-jelas peruntukannya adalah jalur hijau. Jelas itu," pungkasnya.
