Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan gambaran baru mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Dia menyinggung beban yang ada di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta sudah sangat besar.
Jokowi menyebut, populasi di Pulau Jawa mencaapi 149 juta jiwa. Angka tersebut merupakan 54 persen dari total 17 ribu orang yang mendiami bumi Nusantara ini.
"Kami harapkan perpindahan ini perlu saya sampaikan bukan karena apa-apa karena memang beban yang ada di Pulau Jawa ini terlalu sangat berat," kata Jokowi di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.
"Coba dibayangkan kita memiliki 17 ribu penduduk di Indonesia tetapi di Jawa saja, itu 54 persen penduduknya. 54 persen penduduk Indonesia ada di Jawa 149 juta jiwa," kata dia.
Jokowi juga menyebut, 58 persen pergerakan ekonomi berada di DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerataan ekonomi di Indonesia menjadi sulit jika Jakarta tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
“Kemudian pergerakan ekonomi itu 58 persen itu ada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta sehingga pemerataan nya akan sangat sulit kalau itu kita teruskan,” jelas Jokowi.
Jokowi pun menginginkan agar Indonesia memunyai dua magnet seperti halnya sejumlah negara. Dia mengambil contoh New York dan Whasington DC milik negeri Paman Sam serta Sydney dan Canberra milik negeri Kangguru, Australia.
"Negara lain misalnya Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia juga memiliki Sydney dan Canberra. Malaysia juga memiliki Kuala Lumpur dan Putra Jaya," paparnya.
Untuk itu, Jokowi ingin adanya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa atau dengan kata lain Jawasentris.
“Memang kami ingin sebuah pemerataan yang baik di seluruh pulau di seluruh provinsi di kabupaten kota yang ada di tanah air kita Sehingga nantinya ketika di negara lain punya dua magnet besar, kami juga ingin semuanya tidak bertumpu di Pulau Jawa Tetapi ada juga pulau yang lain sehingga saya dukung di pulau jawa ini tidak terlalu terbebani,” kata dia.
Terpisah, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kekinian pemerintah sudah tidak mendebatkan lagi pasal dalam Rancangan Undang-Undang ibu kota baru. Saat ini, pemerintah tengah menyinkronkan pasal-pasal sebelum diserahkan ke DPR.
“Kira-kira tidak banyak. Ibu kota kira-kira dibawah 34 atau 36 pasal,” kata Suharso di kompleks Istana Kepresidenan.
Kekinian, berkas tersebut masih digodok di tubuh Kementerian. Suharso menyebut, sejumlah Kementerian telah sepakat untuk memindahkan ibukota dari Jakarta.
"Ya sedang diputerin saja. Ada yang sudah ditandatangan, paraf ada juga yang belum,” imbuh Suharso.
TERPOPULER
