Infografis
Suara.com - Penolakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, kota Tanjungbalai, Karimun, Kepulauan Riau kembali memanas.
Sejumlah massa terlihat mendatangi gereja tersebut, Kamis (6/2/2020). Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sekelompok orang berteriak di depan pagar gereja.
Tampak pula beberapa aparat TNI dan polisi di sekitar lokasi. Mereka mengamankan situasi dan mengatur lalu lintas agar tidak tersendat.
Salah satu akun yang menyebarkan video berdurasi 35 detik tersebut adalah @Hanifah933, Kamis (6/2/2020). Ia menulis narasi seperti berikut.
"IMB rehab/renovasi gereja telah terbit. Gereja ini sudah sangat tua & tidak layak dipakai karena sudah berdiri sejak tahun 1928, makanya harus direnovasi. Namun para kaum intoleran terus mengganggu proses renovasi gereja. Kejadian hari ini 6 Feb 20 depan Gereja Santo Joseph, Karimun".
Video tersebut diunggah ulang oleh politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.
Dalam cuitan yang diunggah Jumat (7/2/2020), Budiman berkomentar, "Jaga Indonesia tetap milik semua yang mencintainya."
Penyebab massa larut dalam emosi
Massa Aliansi Peduli Karimun (APK) dan beberapa ormas mendatangi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjungbalai Karimun, Kamis kemarin. Situasi sempat memanas karena massa larut dalam emosi.
Baca Juga: Ponsel Layar Lipat Motorola Razr Retak Setelah 27.000 Kali Ditekuk
Dikutip dari Batamnews---jaringan Suara.com, Jumat (7/2), massa menilai ada pengingkaran perjanjian dalam kesepakatan penundaan pembangunan gereja yang kini sedang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
IMB yang sebelumnya dikeluarkan Pemkab Karimun bernomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 lalu digugat ke PTUN sebelumnya.
Penyebab terjadinya keributan karena aktivitas pembangunan di dalam gereja tersebut tetap berjalan.
"Kan sudah ada perjanjian, kesepakatan, bahwa tidak ada pengerjaan atau aktivitas menyangkut pembangunan," kata koordinator APK, Hasyim Tugiran.
Ia menyebut, kesepakatan bersama tersebut menunggu putusan dari PTUN yang masih dalam proses.
"Putusan di PTUN kan belum, jadi kesepakatan itu disetujui hingga adanya hasil dari PTUN," ujarnya.
