- Pemerintah memberlakukan UMP dan UMK 2027 sejak 1 Januari 2027 berdasarkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak.
- Perusahaan yang membayar gaji di bawah standar minimum terancam sanksi pidana penjara serta denda maksimal Rp2 miliar.
- Pekerja dapat melaporkan pelanggaran pengupahan melalui Disnaker setempat atau situs resmi lapormenaker.kemnaker.go.id dengan melampirkan dokumen pendukung.
Suara.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 menjadi angin segar sekaligus kepastian perlindungan hak bagi para pekerja di seluruh Indonesia.
Kebijakan upah minimum yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 ini wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan dan pengusaha.
Pemerintah melarang keras pihak perusahaan membayar gaji karyawan lebih rendah dari standar UMP maupun UMK yang telah disahkan.
Apabila perusahaan nekad memberikan gaji di bawah ketentuan minimum, ada sanksi hukum berat yang menanti.
Di sisi lain, para karyawan yang hak pengupahannya dilanggar juga memiliki akses ke jalur pengaduan resmi agar permasalahan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Sanksi Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMP atau UMK 2027
Ketentuan larangan pembayaran gaji di bawah standar minimum diatur secara tegas dalam Pasal 140 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengusaha yang melanggar aturan ini terancam sanksi pidana yang diatur pada Pasal 288 undang-undang tersebut, yakni pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.
Sementara itu, untuk tingkatan korporasi atau perusahaan, sanksi denda yang dijatuhkan mencapai paling sedikit Rp200 juta hingga paling banyak Rp2 miliar.
Dalam proses penetapan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencakup empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa penghitungan KHL menjadi acuan penting untuk mengukur kebutuhan hidup layak pekerja dari berbagai sektor.
"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," tulisnya melalui keterangan tertulis.
Karyawan Ngadu ke Mana? Ini Kanal dan Alur Pelaporan Resmi

Pekerja yang menerima pembayaran gaji di bawah UMP atau UMK dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat atau memanfaatkan kanal digital resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di situs lapormenaker.kemnaker.go.id.
Berikut alur pendaftaran pengaduan online melalui portal LAPOR MENAKER:
- Akses laman lapormenaker.kemnaker.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
- Masuk menggunakan akun SIAPkerja milik pelapor.
- Pilih menu pelaporan aduan dan tentukan kategori dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
- Isi formulir pengaduan secara terperinci mengenai identitas pelapor, nama perusahaan, lokasi kejadian, besaran upah yang diterima, serta perbandingannya dengan UMP atau UMK.
- Unggah berkas bukti pendukung lalu kirim formulir pengaduan.
Pekerja diimbau untuk selalu memantau pemberitahuan laporan. Apabila dalam waktu tujuh hari kalender pelapor tidak merespons panggilan atau pesan dari Pengawas Ketenagakerjaan, pengaduan tersebut dapat ditutup oleh sistem.
Berkas Bukti yang Wajib Disiapkan dan Jalur Penyelesaian
Agar laporan dugaan pelanggaran pengupahan dapat diproses dengan cepat oleh Pengawas Ketenagakerjaan, pekerja perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain surat perjanjian kerja (PKWT atau PKWTT), slip gaji atau bukti transfer rekening bank, daftar hadir jam kerja, peraturan perusahaan, serta bukti komunikasi keberatan dengan pihak manajemen.
Untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hak, pekerja dapat memulainya melalui perundingan bipartit bersama perusahaan.
Jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, proses dilanjutkan dengan mediasi di Disnaker hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Sebagai catatan, ketentuan upah minimum ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh sebab itu, periksa kembali status skala usaha tempat Anda bekerja sebelum mengajukan laporan.