2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP

Cesar Uji Tawakal

Minggu, 22 November 2026 | 17:03 WIB
2027 Gaji di Bawah UMP, Perusahaan Didenda Rp2 Miliar: Ini Alur Pengaduan Karyawan, Bisa Lewat HP
Foto ilustrasi pekerja stres gajinya dibawah UMP. (Foto: Pexels/Tiger Lily)
baca 10 detik
  • Pemerintah memberlakukan UMP dan UMK 2027 sejak 1 Januari 2027 berdasarkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak.
  • Perusahaan yang membayar gaji di bawah standar minimum terancam sanksi pidana penjara serta denda maksimal Rp2 miliar.
  • Pekerja dapat melaporkan pelanggaran pengupahan melalui Disnaker setempat atau situs resmi lapormenaker.kemnaker.go.id dengan melampirkan dokumen pendukung.

Suara.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 menjadi angin segar sekaligus kepastian perlindungan hak bagi para pekerja di seluruh Indonesia.

Kebijakan upah minimum yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 ini wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan dan pengusaha.

Pemerintah melarang keras pihak perusahaan membayar gaji karyawan lebih rendah dari standar UMP maupun UMK yang telah disahkan.

Apabila perusahaan nekad memberikan gaji di bawah ketentuan minimum, ada sanksi hukum berat yang menanti.

Di sisi lain, para karyawan yang hak pengupahannya dilanggar juga memiliki akses ke jalur pengaduan resmi agar permasalahan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Sanksi Perusahaan yang Membayar Gaji di Bawah UMP atau UMK 2027

Ketentuan larangan pembayaran gaji di bawah standar minimum diatur secara tegas dalam Pasal 140 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pengusaha yang melanggar aturan ini terancam sanksi pidana yang diatur pada Pasal 288 undang-undang tersebut, yakni pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Sementara itu, untuk tingkatan korporasi atau perusahaan, sanksi denda yang dijatuhkan mencapai paling sedikit Rp200 juta hingga paling banyak Rp2 miliar.

baca juga

Dalam proses penetapan upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencakup empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut bahwa penghitungan KHL menjadi acuan penting untuk mengukur kebutuhan hidup layak pekerja dari berbagai sektor.

"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," tulisnya melalui keterangan tertulis.

Karyawan Ngadu ke Mana? Ini Kanal dan Alur Pelaporan Resmi

SIAPkerja Kemnaker
SIAPkerja Kemnaker

Pekerja yang menerima pembayaran gaji di bawah UMP atau UMK dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat atau memanfaatkan kanal digital resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di situs lapormenaker.kemnaker.go.id.

Berikut alur pendaftaran pengaduan online melalui portal LAPOR MENAKER:

  • Akses laman lapormenaker.kemnaker.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
  • Masuk menggunakan akun SIAPkerja milik pelapor.
  • Pilih menu pelaporan aduan dan tentukan kategori dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan.
  • Isi formulir pengaduan secara terperinci mengenai identitas pelapor, nama perusahaan, lokasi kejadian, besaran upah yang diterima, serta perbandingannya dengan UMP atau UMK.
  • Unggah berkas bukti pendukung lalu kirim formulir pengaduan.

Pekerja diimbau untuk selalu memantau pemberitahuan laporan. Apabila dalam waktu tujuh hari kalender pelapor tidak merespons panggilan atau pesan dari Pengawas Ketenagakerjaan, pengaduan tersebut dapat ditutup oleh sistem.

Berkas Bukti yang Wajib Disiapkan dan Jalur Penyelesaian

Agar laporan dugaan pelanggaran pengupahan dapat diproses dengan cepat oleh Pengawas Ketenagakerjaan, pekerja perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain surat perjanjian kerja (PKWT atau PKWTT), slip gaji atau bukti transfer rekening bank, daftar hadir jam kerja, peraturan perusahaan, serta bukti komunikasi keberatan dengan pihak manajemen.

Untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hak, pekerja dapat memulainya melalui perundingan bipartit bersama perusahaan.

Jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, proses dilanjutkan dengan mediasi di Disnaker hingga pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sebagai catatan, ketentuan upah minimum ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, periksa kembali status skala usaha tempat Anda bekerja sebelum mengajukan laporan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Daftar Lengkap UMP 2027 Seluruh Indonesia 38 Provinsi

Daftar Lengkap UMP 2027 Seluruh Indonesia 38 Provinsi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 10:21 WIB

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono:  Bandingkan dengan Provinsi Lain

UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi, Gubernur Pramono: Bandingkan dengan Provinsi Lain

News | Sabtu, 21 November 2026 | 23:37 WIB

UMP Jakarta Rp6,1 Juta Tak Cukup! Said Iqbal: Buruh Harus Hemat Makan Mi Instan?

UMP Jakarta Rp6,1 Juta Tak Cukup! Said Iqbal: Buruh Harus Hemat Makan Mi Instan?

News | Sabtu, 21 November 2026 | 18:14 WIB

Kenapa UMP Jogja Rendah Padahal Biaya Hidup Tinggi?

Kenapa UMP Jogja Rendah Padahal Biaya Hidup Tinggi?

News | Sabtu, 21 November 2026 | 16:30 WIB

UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?

UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?

News | Sabtu, 21 November 2026 | 15:33 WIB

Terkini

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:02 WIB

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

17 Orang Diblacklist OJK Karena Goreng Saham: HOMI, SAMF dan Grup Sinarmas Kena?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:58 WIB

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

Polemik Video Ceramah JK, Aktivis Sentil Ade Armando Cs: Negara Bukan Tempat Berbuat Sesuka Hati

News | Minggu, 22 November 2026 | 16:54 WIB

Dua Arah dari Titik yang Sama

Dua Arah dari Titik yang Sama

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 16:50 WIB

Cara Membersihkan Karet Pintu Kulkas yang Berjamur dan Hitam agar Rapat Lagi

Cara Membersihkan Karet Pintu Kulkas yang Berjamur dan Hitam agar Rapat Lagi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 16:50 WIB

Ironi di Tengah Ekonomi Sulit: Mengapa Kita Lebih Rela 'Bakar Uang' untuk Rokok daripada Makanan?

Ironi di Tengah Ekonomi Sulit: Mengapa Kita Lebih Rela 'Bakar Uang' untuk Rokok daripada Makanan?

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 16:49 WIB

Urutan Pakai Skincare Pond's Bright Miracle untuk Atasi Kulit Kusam dan Noda Hitam

Urutan Pakai Skincare Pond's Bright Miracle untuk Atasi Kulit Kusam dan Noda Hitam

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 16:20 WIB

Usul Tiga Wapres Tuai Polemik, Ketua DPD: Saya Tidak Sedang Cari Sensasi

Usul Tiga Wapres Tuai Polemik, Ketua DPD: Saya Tidak Sedang Cari Sensasi

News | Minggu, 22 November 2026 | 16:20 WIB

Review How to Rob a Bank: Robin Hood Viral dan Tipu Daya Sistem Zaman Kini

Review How to Rob a Bank: Robin Hood Viral dan Tipu Daya Sistem Zaman Kini

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 16:20 WIB

Bos LPS Curhat: Kelola Dana Rp 300 Triliun Tapi Tak Punya Kantor Sendiri

Bos LPS Curhat: Kelola Dana Rp 300 Triliun Tapi Tak Punya Kantor Sendiri

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:18 WIB

×