Suara.com - Tahun ini, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara memutuskan untuk mengembangkan jumlah kuota Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Layanan ini terbukti efektif membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin
Jika semula hanya 140, maka pada 2020, ditambah menjadi 190 SLRT, dan dari 200 Puskesos menjadi 600 Puskesos. Menurut Juliari, SLRT berperan penting dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Program SLRT terbukti efektif membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin untuk kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah,” katanya, di Jakarta, Sabtu (8/2/2020).
SLRT merupakan layanan satu atap terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Sekretariat SLRT berada di tingkat kabupaten/kota.
Puskesos merupakan layanan satu atap serupa SLRT, yang berbasis di kantor desa. Oleh karena itu, layanan ini menjangkau desa-desa, sehingga langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terkait penambahan kuota SLRT dan Puskesos, juga disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Pepen Nazaruddin. Ia melakukan monitoring pelaksanan SLRT di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
“Penambahan dilakukan, karena SLRT menjadi program prioritas yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan keluhan masyarakat. Selain itu, SLRT juga ikut mempercepat agenda percepatan penanganan kemiskinan,” kata Pepen.
“Semakin banyak SLRT yang tumbuh di Indonesia, maka semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan SLRT harus dijaga kualitas dan pelayanannya. Selain itu, SLRT harus bersinergi dengan organisasai perangkat daerah sehingga tidak terkesan melakukan pelayanan yang double," kata Pepen, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa.
Ia menambahkan, dalam kondisi apapun, SLRT harus tetap berjalan dan tetap menjaga kualitasnya, karena keberhasilan pemerintah terlihat dari kepedulian terhadap masyarakat miskin dan membutuhkan.
“Kita harus membangun branding SLRT dengan penuh komitmen, sehingga apapun masalahnya dapat ditampung dan disalurkan melalui SLRT,” katanya.
Ia juga menyebut, SLRT meningkatkan akurasi dan kecepatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Warga yang menerima layanan, sekaligus bisa dimasukkan dalam data base warga miskin yang dikelola Kementerian Sosial, sehingga mereka langsung terdaftar sebagai penerima bantuan,” tambah Pepen.
Dengan begitu, bantuan sosial bisa berjalan cepat, makin luas, dan tepat sasaran. Masyarakat di suatu desa yang mengalami masalah, katakanlah merasa belum mendapat bantuan sosial, bisa menghubungi sekretariat SLRT atau fasilitator SLRT.
“Atau warga miskin yang sakit tapi tidak mampu berobat. Bisa menghubungi sekretariat SLRT, untuk dibuatkan rujukannya ke dinas kesehatan, yang pada gilirannya memdapat bantuan kesehatan,” kata Pepen.
Dinas Sosial Kabupaten Gowa sendiri menjadi salahsatu penerima penghargaan terkait hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, yang salah satunya berkat penyelenggaraan SLRT. (*)
TERPOPULER
