Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan dengan cermat kepemilikan paspor Indonesia oleh para WNI eks ISIS yang berada di Timur Tengah.
Hal itu seiring dengan wacana pemerintah yang ingin memulangkan sekitar 600 WNI dari Timur Tengah. Diketahui ada dari mereka yang kedapatan membakar paspor dalam sebuah videonya beredar.
"Yang pasti adalah kita harus cermati dulu, apakah kemudian 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS, itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati. Kemudian apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia?" ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Selain memastikan kepemilikan paspor, Puan juga berharap pemerintah cermat dalam menyeleksi para eks ISIS yang memang masih mengakui sebagai WNI atau bukan. Karena itu, menurut Puan wacana memulangkan ratusan warga ke tanah air tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
"Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu seperti apa, situasinya dan kondisinya disana, apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara indonesia? Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka. Jadi jangan terburu-buru," kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Baca Juga: Wacana Pemulangan 600 WNI Eks-ISIS, PWNU Banten Sebut Haram Hukumnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Pasalnya, kata Jokowi, dalam ratas nanti mendengarkan dari masukan dan perhitungan dari kementerian-kementerian terkait.
"Kami ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kami ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian- kementerian dalam menyampaikan hitung-hitung," katanya.
Jokowi mengaku sudah menerima laporan terkait rencana kepulangan WNI eks ISIS. Namun ia belum bisa memutuskan karena belum menggelar rapat terbatas.
"Sudah (Ada laporan), tapi belum diratas-kan," katanya.
