REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD akan menyampaikan beberapa opsi kebijakan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait wacana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia atau WNI eks ISIS. Apa saja pilihan itu?
Rencananya beberapa opsi itu akan disampaikan Mahfud kepada Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, siang ini untuk menjadi bahan pertimbangan presiden.
"Kita sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke Presiden," kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) pagi.
Beberapa opsi tersebut, kata Mahfud sudah didiskusikan bersama beberapa menteri saat melakukan pertemuan di Kemenkopolhukam pagi ini.
Pantauan Suara.com, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Kepala Badan Nasional dan Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius hadir sekitar pukul 09.00 WIB menghadap Mahfud MD.
"Ya pokoknya dibicarakan dulu lah. Sekarang kan jadi perhatian publik kita bicarakan dulu. Kan lagi ramai orang boleh dipulangkan atau tidak. Ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus. Ada yang mengatakan seperti Pak Din Syamsudin, Komnas HAM mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka. Tapi, ada yang mengatakan bisa dong masa melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang. Kayak gitu-gitu diskusinya tadi," ucapnya.
Untuk diketahui, rencana pemerintah untuk memulangkan WNI eks-ISIS menjadi polemik di kalangan warga. Pro-kontra pun mencuat hingga beberapa pejabat negara, politikus hingga alim ulama menanggapi rencana tersebut.
Bahkan, mantan anggota teroris yang telah bebas bersyarat ikut menyatakan ketidaksetujuan dengan wacana pemerintah tersebut yang dinilai terburu-buru.
TERPOPULER
