Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan melakukan verifikasi data terhadap 689 WNI eks ISIS yang dipastikan tidak akan dipulangkan ke tanah air. Nantinya akan ada tim untuk melihat dan mendata secara rinci jumlah anak-anak, ibu-ibu hingga eks kombatan.
"Pendataan secara detail, akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu. Dari jumlah 689 dari anak-anak ibu-anak, dan kombatan akan didata dengan baik," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Moeldoko menyebut verifikasi terhadap ratusan WNI eks ISIS bakal memakan waktu antara tiga hingga empat bulan ke depan.
Adapun tim verifikasi kata Moeldoko, terdiri dadi Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, KSP, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Itu nanti tergantung dari instansi yang bersangkutan. Tapi arahannya kemarin adalah akan mengirimkan tim untuk verifikasi," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan panglima TNI ini menyebut setelah mendapatkan data 689 WNI eks ISIS, pemerintah akan mewaspadai lokasi-lokasi yang menjadi tempat "Perembesan" untuk masuk ke Indonesia secara ilegal.
Pemerintah juga mengantisipasi baik di imigrasi maupun di perbatasan
"Pastinya kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi perembesan. Kita sudah antisipasi dengan baik, dari imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak memulangkan ratusan eks kombatan ISIS yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut diambil mengingat pemerintah tak mau jika eks kombatan tersebut menjadi virus baru di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: Bapaknya Orang Dekat Jokowi, Tapi Elektabilitas Hanindhito di Kediri Jeblok
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, pemerintah akan tetap memberikan rasa aman pada masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebanyak 600 lebih teroris pelintas batas itu tidak akan dipulangkan ke Indonesia.
"Karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman, sehingga pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2/2020).
