Suara.com - Aktivis sekaligus pengacara HAM Veronica Koman dituding pemerintah sebagai sosok yang anti Indonesia.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud menanggapi data yang diserahkan Amnesty International Australia bersama Veronica kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pesan singkatnya, Veronica ogah terpancing dengan pernyataan Mahfud. Sebab, dia menilai, Mahfud MD sedang berupaya membungkam soal data tahanan politik dan korban kekerasan di Papua yang telah dibeberkan kepada Jokowi dengan menggunakan metode shooting the messenger.
Diketahui, pengertian dari shooting the messenger dikenal sebagai upaya mendelegitimasi pihak atau kelompok tertentu yang vokal dalam berpendapat, bukan dengan membantah argumen mereka melalui data dan informasi terkait, tetapi dengan menyebarkan informasi-informasi tentang mereka yang kemungkinan besar tidak disukai masyarakat.
"Jelas sikap tersebut adalah metode shooting the messenger. Jadi saya tidak mau terpancing untuk komentar," kata Veronica kepada Suara.com, Kamis (13/2/2020).
Veronica Koman mengaku masih menunggu respons pemerintah terkait kasus pelanggaran HAM di Papua sebagaimana dokumen yang telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi.
"Supaya kami fokus di isu data pelanggaran HAM Papua tersebut. Kami masih tunggu tanggapan dan tindak lanjut pemerintah atas sekian banyaknya tapol dan korban dari operasi militer Nduga," katanya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Veronica Koman kerap menjelek-jelekan Indonesia di dunia internasional lewat isu Papua. Pernyataan tersebut diungkapkan Mahfud menyusul data Amnesty International Australia bersama Veronica yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data tersebut berisi nama-nama rakyat Papua yang menjadi tahan politik dan warga sipil Papua yang tewas karena konflik bersenjata dengan TNI - Polri.
Baca Juga: Disebut Mahfud Sampah, Veronica: Jokowi Selfie saat Terima Data Tapol Papua
"Veronica Koman itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti Indonesia, melalui Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, itu banyak setiap hari menyerahkan surat, kok mau diistimewakan gitu?" kata Mahfud di Kompleks Kepresidenan, Rabu (12/2/2020).
