Picu Radikalisme, Wapres Maruf: Khatib Masjid Jangan Bangun Narasi Konflik

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Picu Radikalisme, Wapres Maruf: Khatib Masjid Jangan Bangun Narasi Konflik
Wakil Presiden Maruf Amin saat ditemui wartawan di kantor Wapres. (Suara.com/Ria Rizki).

"...Jadi sikap intoleran itu yang harus kita pinggirkan, karena intoleran itu yang lahirkan sikap radikalisme."

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin meminta kepada seluruh khatib di Indonesia untuk tidak membangun narasi konflik atau yang mengandung unsur intoleran ketika berceramah di dalam masjid. Pasalnya, sikap intoleran itu justru akan menimbulkan radikalisme.

Ma'ruf mengatakan khatib itu harus punya komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Dengan begitu, khatib juga turut membangun teologi kerukunan di tanah air.

Kata Ma'ruf, dalam tugasnya khatib jangan sampai berceramah dengan kalimat-kalimat yang malah membuat gaduh masyarakat.

"Dalam kotbah itu jangan bangun narasi konflik. Jadi sikap intoleran itu yang harus kita pinggirkan, karena intoleran itu yang lahirkan sikap radikalisme," kata Ma'ruf saat berpidato di acara pembukaan Rakernas II dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Oleh karena itu, menurutnya penting bagi khatib bisa mengingatkan bahwa tugasnya itu harus membawa kemanfaatan atau memberikan perubahan bagi masyarakat.

Kata Ma'ruf, untuk mewujudkan hal tersebut maka seorang khatib harus memiliki kompetensi dalam berceramah. Mulai dari pemahamannya terhadap agama Islam yang harus lurus hingga pengucapan lafadznya mesti benar.

"Saya pernah ada khatib berkotbah bacaannya itu beda, jadi harus diseleksi betul. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar dikasih sertifikat," ujarnya.

Ma'ruf menerangkan bahwa khatib-khatib di Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan. Isi ceramah para khatib sudah jelas harus di dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan.

Dengan begitu menurutnya tidak ada isi ceramah yang mengarah kepada sistem-sistem pemerintah di luar NKRI. Ma'ruf mencontohkannya dengan sistem khilafah.

"Khilafah itu Islami, tapi bukan berarti Islami itu khilafah. Saudi kan Islami, tapi dia tidak khilafah, dia kerajaaan. Kalau ada khilafah, jelas menyalahi kesepakatan," kata dia.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS