Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT

Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan atas tragedi siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidup.

"Berkenaan dengan terjadinya kejadian yang menimpa adik kita di NTT, tepatnya di Kabupaten Ngada, kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam," kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pras mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan jajaran terkait sebagai tindak lanjut, antara lain dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, untuk melakukan penanganan terhadap keluarga korban serta memikirkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi," kata Pras.

Menurutnya, tragedi di Ngada harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial.

"Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan," kata Pras.

Sementara itu, terkait dugaan pemicu siswa mengakhiri hidup, Pras menegaskan pemerintah menunggu kepastian dari pihak berwenang.

"Kalau berkenaan dengan masalah penyebab terjadinya tragedi tersebut, kami menyebutnya seperti itu, biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian, untuk melakukan pendalaman," ujarnya.

Pras juga menanggapi kemungkinan adanya evaluasi terhadap skema pemberian bantuan serta pendataan di NTT buntut dari tragedi tersebut.

"Iya, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ketika ini memang merupakan, misalnya, akibat oleh faktor kemiskinan, oleh karena itulah kita bekerja sangat keras untuk bagaimana sesegera mungkin kita memastikan tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Pras.

"Dengan berbagai upaya harus terus kita dorong ya, untuk memastikan kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya, itu bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk tadi kepedulian sosial kita," sambungnya.

Ia berharap ada peran aktif dari pemerintah setempat hingga kepala daerah untuk melakukan monitoring secara berkelanjutan.

"Barangkali kalau misal pun tidak atau belum masuk di dalam daftar penerima manfaat dari pemerintah, mestinya ada mekanisme-mekanisme secara struktural, misalnya melalui kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah," kata Pras.

Pras menambahkan, selain berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, pemerintah juga berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Termasuk kami juga berkoordinasi dengan Mendikdasmen karena kebetulan kejadian di NTT kan menimpa adik kita yang masih di usia sekolah," kata Pras.