Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklaim tidak ada konflik kepentingan atas kebijakan Gojek yang membuat layanan pembayaran SPP atau iuran sekolah melalui fitur di Gopay, yakni Gobills.
Hal tersebut disampaikan Nadiem di hadapan anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi X di gedung DPR RI, Kamis (20/2/2020).
"Tidak akan pernah Kemendikbud, saya ulang lagi, tidak akan pernah Kemendikbud terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar conflict of interest yang menciptakan conflict of interest, yaitu perbenturan kepentingan," kata Nadiem.
Dia menyangkal ada keterlibatan Kemendikbud di bawah kepemimpinanya terkait kebijakan baru Gopay tersebut.
Menurutnya, pembayaran SPP yang kini dilakukan oleh Gopay, juga bisa dilakukan oleh aplikasi lain dalam persaingan bisnis yang terbuka.
"Sekarang saya jelaskan apa yang terjadi itu di penambahan fitur pak, bukan aplikasi, penambahan fitur. Itu memang sudah suatu rencana yang sudah memang direncanakan bertahun-tahun dan memang kompetisi bebas antara kompetisi semua dompet digital di Indonesia," kata Nadiem.
"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apapun, mau itu Gopay, mau itu OVO, mau itu Linkaja, mau itu Dana. Dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis merchant," sambung Nadiem.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memandang positif hadirnya layanan Gopay yang kini bisa untuk membayar SPP atau iuaran sekolah. Namun, di satu sisi Dasco memandang hal tersebut bisa menimbulkan masalah dan prasangka.
Sebab, Gopay yang merupakan layanan dari Gojek masih identik dengan sosok Nadiem Makarim yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Diketahui sebelum jadi Mendikbud, Nadiem merupakan CEO Gojek. Jadi anggapan adanya kepentingan di balik layanan Gopay untuk membayar SPP tidak bisa dipungkiri.
Karena itu, Dasco mengimbau agar ada kajian lebih mendalam sebelum dikeluarkan kebijakan kemudahan membayar iuran melalui aplikasi daring tersebut.
"Ya kalau menurut saya itu tadi mempermudah masyarakat, tetapi kan masalah keterkaitan pak menteri dengan Gopay dan perusahaan itu sendiri kan ada. Sehingga bisa menimbulkan prasangka yang tidak baik," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
"Nah sehingga mungkin saya imbau agar sebelum mengeluarkan kebijakan dikaji dulu lebih mendalam supaya kemudian tidak menjadi kontroversi di masyarakat sehingga menyebabkan hal-hal yang harusnya bermanfaat menjadi mudarat," kata dia.
Dasco juga mengusulkan agar nantinya ada aplikasi serupa yang dapat menjadi alat pembayaran SPP sekolah semisal Gopay. Hal itu bertujuan untuk menghindari anggapan adanya konflik kepentingan antara Nadiem dengan perusahaan Gojek.
TERPOPULER
