Bayar SPP Pakai Gopay, Nadiem Makarim Konflik Kepentingan?

Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira merespon ihwal Gojek yang kini menghadirkan layanan untuk memungkinkan orang tua membayar SPP atau iuran sekolah melalui Gopay. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut harus dapat dilihat dengan netral.

Meski diketahui, layanan itu hadir seiring ditunjuknya mantan bos Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI. Pada saat Nadiem resmi dilantik, meme terkait pembayaran iuran sekolah melalui Gopay bahkan juga sudah bermunculan, seolah-olah kejadian itu sudah diprediksikan sebelumnya.

"Kehadiran Mas Nadiem sebagai Nadiem sebagai mendikbud kemudian juga diimbuhi dengan berbagai macam meme di media sosial bahwa bisnis startup ini akan masuk dalam dunia pendidikan, Gopay akan menjadi alat transaksi dalam dunia pendidikan. Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan. Lantas, apakah ini salah?" tulis Andreas melalui keterangan, Selasa (18/2/2020).

"Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral bahwa Gopay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel," sambungnya.

Andreas justru memandang positif kehadiran layanan berbayar melalui online tersebut. Sebab, kata dia, dengan begitu kebocoran dana di bidang pendidikan bisa ditekan. Bahkan menurutnya, bukan tidak mungkin jika nantinya skema penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dilakukan via layanan online.

"Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran2 yang terjadi didalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar. Ke depan transaksi belanja kebutuhan sekolah dengan dana BOS misalnya, bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online, sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS," tutur Andreas.

Hanya saja, Andreas juga memandang perlu adanya penjelasan langsung dari Nadiem soal munculnya skema pembayaraan iuran sekolah melalui Gopay. Apakah layanan itu hadir karena adanya konflik kepentingan seiring ditunjuknya Nadiem sebagai Mendikbud atau tidak.

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," tandas Andreas.

Sebelumnya, pihak Gojek memastikan, saat ini para orangtua murid bisa membayar SPP atau kebutuhan sekolah lainnya melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.

Senior Vice President Sales Gopay Arno Tse mengatakan, hingga saat ini, ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren dan tempat kursus di Indonesia telah terdaftar di GoBills.

Arno menuturkan, sejak diluncurkan pertama kali di tahun 2017, fitur GoBills sudah digunakan untuk membayar tagihan sehari-hari seperti air, listrik, pulsa, BPJS Kesehatan, internet, TV kabel, asuransi, pajak hingga zakat.

“Selain bisa memudahkan para orang tua, lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital, di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur. Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital,” ujar Arno dalam keterangannya, Senin (17/2/2020) kemarin.

Seperti diketahui, Gopay adalah uang elektronik dari Gojek. Pembayaran melalui Gopay juga digunakan di luar Gojek.