Suara.com - Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) membuat survei soal pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Dua poin yang diangkat adalah soal tahu atau tidaknya warga DKI soal adanya perebutan kursi DKI 2 dan calon yang lebih populer.
Survei ini dilakukan pada 9 sampai 16 Februari 2020. Metode yang digunakan adalah Modifield Probability Sampling atau kombinasi antara probability dan non-probability sampling dengan pendanaan mandiri.
400 orang dilibatkan sebagai responden dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of eror sebesar 4,9 persen.
Respondennya terdiri dari 47 persen laki-laki dan 53 persen wanita yang memiliki usia antara 17 tahun hingga diatas 55 tahun yang tersebar di seluruh Kota Administrasi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
Direktur (LKSP), Astriana B. Sinaga mengatakan pengetahuan warga soal adanya pemilihan Wagub cukup rendah. Pasalnya, 39 persen responden mengaku tidak mengetahuinya.
"61 persen responden mengaku tahu ada pemilihan Wagub DKI. Namun 18,2 persen tidak tahu siapa kandidat Wagub DKI yang sedang digodok DRPD DKI," ujar Astriana di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Meski demikian, terkait popularitas calon hasil survei mereka menyebut calon dari PKS, Nurmansyah Lubis lebih populer. Sementara kandidat lainnya, Riza Patria dari Gerindra lebih rendah tingkat popularitasnya.
"Secara Top of Mind (pertanyaan terbuka) 55,4 persen lebih mengenal atau memilih Nurmansjah Lubis, sedangkan 16,5 persen responden yang mengenal Riza Patria meskipun tokoh nasional," jelasnya.
Astriana mengatakan Nurmansyah lebih populer karena faktor integritas, kemampuan memimpin, dan memiliki kecocokan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan, kader PKS itu disebutnya lebih dekat dengan warga DKI.
"Nurmansyah Lubis unggul di semua faktor itu," jelasnya.
Selain itu, 68 persen responden disebutnya memiliki kekhawatiran adanya politik uang atau money politik dalam lingkup DPRD DKI saat pemilihan. Sementara 8 persen yakin anggota Parlemen Kebon Sirih tersebut akan independen dan 24 persen menyatakan ragu.
Karena itu, mayoritas responden mendorong dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test secara terbuka. Prosesnya juga harus disiarkan secara langsung ke masyarakat luas.
"DPRD DKI Jakarta memiliki tanggungjawab untuk menyebarluaskan informasi penting yang sedang berlangsung. Selain itu wajib mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat Jakarta," pungkasnya.
TERPOPULER
