Suara.com - Eks Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengaku jarang dilibatkan untuk turut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 oleh Mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah.
Hal itu disampaikan Rano saat bersaksi untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan dalam perkara korupsi pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD dan APBD-P Tahun 2012 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2020).
"Tidak ( selalu dilibatkan)," kata Rano di dalam sidang.
Kemudian, Jaksa pun kembali menanyakan kepada Rano, tugas dan fungsi Wakil Gubernur Banten. Rano pun menjawab memberikan masukan setiap adanya kebijakan yang dikeluarkan Ratu Atut. Namun, Rano mengaku tak pernah banyak memberikan masukan ketika menjadi wakil gubernur.
"Ya, seharusnya menjadi memberikan masukan ke Gubernur. Cuma memang realitas yang saya alami, saya tidak terlalu banyak mendapat kesempatan untuk memberikan masukan-masukan," ujar Rano.
JPU kembali mencecar Rano, apakah Ratu Atut ketika menjabat Gubernur lebih dominan dalam menyusun Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Banten.
Menurut Rano, ada tim yang diperintahkan untuk menyusun SKPD tersebut.
"Yang saya pahami pak, untuk anggaran itu sudah ada tim perumus. PAPD lah. itu baru mereka presentasi ke Gubernur, mana-mana saja gitu. seperti itu," katanya.
Rano juga membantah ikut dalam rapat ketika tim perumus melakukan persentasi di hadapan Ratu Atut.
Baca Juga: Disebut Terima Suap, Rano Karno Jadi Saksi Korupsi Wawan
"Tidak-tidak," kembali jawab Rano.
Selanjutnya, Majelis Hakim PN Tipikor Ni Made Sudani pun turut bertanya dengan Rano. Apakah ketika menjabat Wakil Gubernur, banyak melakukan pembangunan di daerah Banten.
Rano pun menyebut banyak pembangunan di Banten.
"Ada pembangunan bu. Banyak," klaimnya.
Hakim Ni Made, melanjutkan apakah Rano mengetahui siapa saja perusahaan yang membantu dalam mengerjakan sejumlah proyek.
"Enggak tahu saya," jawab Rano.
