Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga tentang desk Papua terpadu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020). Dalam rapat tersebut bakal membahas soal percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Plt. Deputi V Bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan bahwa rapat tersebut membicarakan lanjutan dari pembangunan Papua dan Papua Barat. Adapun yang mereka bahas ialah lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua," kata Jaleswari usai rapat yang digelar secara tertutup itu.
Jaleswari kemudian mengungkapkan kalau masalah Hak Asasi Manusia (HAM) juga turut dibahas dalam rapat tersebut. Akan tetapi ia menyebut pembahasan itu dikemas dalam konsep pembangunan.
"Konsep membangun Papua secara integratif, holistik, dan perspektif soal budaya dan mengedepankan orang asli Papua," ujarnya.
Ia menyebut dalam menjalankan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, Pemerintah tidak hanya melihat dari soal infrastruktur saja. Akan tetapi juga dilihat dari sisi kesejahteraan hingga keamanan di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
"Kami melihat bagaimana mengintegrasikan ini, bagaimana pembangunan kesejahteraan didukung dengan ketertiban hukum, tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.
