Suara.com - Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 2 hingga 5 Maret 2020. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kalau Papua dalam kondisi aman untuk dikunjungi.
Hal tersebut dinyatakan Mahfud sesuai menghadiri rapat koordinasi tertutup terkait kunjungan kerja para pimpinan Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI ke Papua di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2020). Banyak hal dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk dengan persiapan PON Papua 2020.
"Ini ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR mau kunker ke Papua, satu perkembangan baru soal persiapan PON dan lain-lain jadi kita koordinasi saling memberi tukar informasi, dan memberi bekal," kata Mahfud.
Mahfud menuturkan bahwa kondisi di Papua saat ini terbilang kondusif. Begitupun ia meyakini atas kesiapan dari keamanan maupun pemerintah daerahnya.
"Ya sudah kondusif tadi laporan kesiapan dari daerah dari semua birokrasi kondusif bagus," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan hal serupa setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Teddy Lhaksmana, Bupati Jayawijaya John Richard Banua dan anggota DPD RI Yorris Raweyai.
Berdasarkan laporan dari Mahfud, kondisi di Papua saat ini relatif aman untuk dikunjungi. Meski demikian, Bamsoet menuturkan kalau Mahfud menyebut masih ada beberapa kegiatan penegakkan hukum di area pegunungan.
"Ya itu tadi, relatif aman. Bahwa, dilakukan penegakkan hukum oleh kepolisian dibantu dengan TNI," pungkasnya.
Bamsoet juga menuturkan dalam rapat tersebut pihaknya sempat menanyakan terkait penyelesaian permasalahan yang ada di Papua kepada Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Hadiri Rakor Kunker Pimpinan MPR, DPR dan DPD ke Papua
"Masalah ini kan jadi sudah sejak 50 tahun lalu, sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, nah ini, hari ini mulai periode kepemimpinan presiden ada terus masalah yang timbul di Papua. Kami ingin ada jalan keluar secara permanen untuk papua yang berkeadilan," pungkasnya.
