Infografis
Deddy lantas bertanya, "Apakah rumah sakit ini melanggar hukum, tidak?"
"Melanggar. Boleh lah dia menolak pasien dengan alasan yang jelas. Boleh dia merujuk pasien dengan alasan yang jelas. Bukan berarti kayak pasar. Silahkan Anda cari sendiri. Kami enggak mau menerima," jawab Yurianto.
Ia mengaku ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah terlebih ketika menghadapai pandemi COVID-19.
"Kita tahu bahwa rumah sakit itu tidak lagi mengemban fungsi sosial. Rumah sakit itu bisnis kok sekarang. Hotel yang room boy-nya nurse," kata Yurianto.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkes telah memiliki regulasi atas kasus ini. Namun Yurianto menyayangkan sampai ada pasien yang mengeluh di media sosial.
"Regulasi sudah jelas. Kalau mungkin tidak mampu merawat silahkan, tetapi kan ada mekanismenya. Buatlah rujukan yang baik. Antarlah dia atau berikan pemeriksaan penunjang dulu yang lengkap baru dikirimkan. Tapi tidak seperti itu," ucapnya.
Yurianto mengatakan bahwa akan berbicara dengan asosiasi rumah sakit yang bersangkutan dalam memberikan sanksi.
"Jelas ini etikanya enggak benar. Kita akan berbicara dengan asosisasi rumah sakit. Silahkan Anda kartu kuning. Kalau masih (bermasalah), tinggal kasih kartu merah," ujarnya.
Baca Juga: Enggan Terapkan Opsi Lockdown, Yurianto Sebut Indonesia Negara Merdeka
