REGIONAL:
Suara.com - Sudah hampir tiga tahun lamanya Anies Rasyid Baswedan memimpin DKI Jakarta. Sederet kebijakan dilahirkan oleh Anies demi mengubah potret ibu kota agar menjadi lebih baik.
Namun, dari sekian banyak kebijakan yang dibuat tersebut, beberapa diantaranya justru menyedot perhatian publik hingga melahirkan polemik baru.
Berbagai masalah bermunculan hingga akhirnya sosok Anies menjadi sasaran cibiran publik.
Dengan cepat kebijakan tersebut kembali diubah. Bahkan tak menunggu waktu lama, hanya dalam hitungan hari kebijakan tersebut diganti.
Terbaru kebijakan pembatasan transportasi umum, seperti KRL, MRT dan LRT. Alih-alih membatasi aktivitas warga guna menekan penyebaran corona, Anies justru dituding memperburuk kondisi ibu kota dengan kebijakan tersebut.
Berikut Suara.com merangkum sederet kebijakan Anies yang menuai polemik Rabu (18/3/2020).
1. Pembatasan Transportasi Umum
Anies bereaksi cepat atas penyebaran virus corona di hampir seluruh kecamatan di Jakarta. Ia langsung mengeluarkan kebijakan pembatasan transportasi umum meliputi TransJakarta, MRT, dan LRT yang berlaku pada Senin (16/3/2020).
Kebijakan tersebut justru menimbulkan antrean panjang di setiap halte dan stasiun. Akibatnya, para penumpang berkumpul dalam satu tempat keramaian yang berpotensi besar mempercepat penularan corona.
Anies dihujani kritik dari berbagai pihak. Hanya dalam hitungan jam, kebijakan tersebut langsung dibatalkan. Jam operasional transportasi umum kembali berjalan normal.
2. Penebangan Pohon di Monas
Anies mengeluarkan kebijakan penebangan ratusan pohon di sisi selatan Monumen Nasional (Monas) sebagai salah satu upaya revitalisasi Monas. Namun, ternyata penebangan pohon tersebut tidak masuk dalam desain revitalisasi awal.
Pemenang sayembara desain revitalisasi Monas Deddy Wahjudi mengatakan desainnya menjaga kelestarian alam dengan menghindari penebangan. Namun, pada kenyataannya justru ada ratusan pohon yang ditebang.
Kebijakan tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Keberadaan batang pohon yang ditebang juga masih menimbulkan tanda tanya.
3. Formula E
Rencana menjadikan Jakarta sebagai tuan rumah Formula E juga menjadi polemik yang pelik. Anies menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun untuk acara tersebut dengan janji bahwa acara tersebut dapat memberikan keutungan yang jauh lebih besar lagi.
Anies menetapkan kawasan Monas sebagai lintasan balapan, keputusan tersebut ditentang oleh pemerintah pusat lantaran tak mengantongi izin. Anies juga sempat mengklaim telah mendapatkan izin dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), namun hal itu dibantah oleh tim bersangkutan.
Pernyataan tersebut kemudian diklarifikasi bahwa ada kesalahan dalam penulisan. Tak sampai disitu, pemasangan aspal di Monas juga menjadi kontroversi.
4. Becak
Saat kampanye Pilkada 2017, Anies pernah menjanjikan akan mengupayakan agar becak dapat kembali beroperasi di ibu kota. Setelah menjadi gubernur, Anies mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur agar becak dapat bebas beroperasi di jalanan ibu kota.
Kebijakan tersebut mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak revisi peraturan tersebut dan menilai cara berpikir Anies mundur ke belakang.
5. Kain Waring
Kebijakan Anies lainnya yang menjadi kontroversi adalah pemasangan kain waring di Kali Item, Jakarta Utara. Pengadaan kain tersebut menelan anggaran hingga Rp 580 juta.
Pemasangan kain tersebut bertujuan agar bau tak sedap di kali tak tercium. Setelah dipasang, kain tersebut tak banyak menyerap bau. Bau anyir masih tetap tercium kuat.
TERPOPULER
