Suara.com - Fraksi Partai Demokrat mengaku menolak terhadap rencana DPR untuk melakukan rapid test virus Corona COVID-19 terhadap anggota legislatif dan keluarga.
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyoni, seharusnya DPR memiliki empati dengan mendahukukan rapid test tersebut kepada masyarakat ketimbang Dewan dan keluarganya.
"Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Edhie melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).
Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Anggota Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai penanganan Covid-19, termasuk rapid test dapat diprioritaskan lebih dahulu ke masyarakat.
"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata Maliki.
Maliki menyarankan anggota legislatif sebaiknya melakukan pemeriksaan terkait corona secara mandiri, bukan justru secara kolektif. Ia berharap rencana rapid test kepada Dewan beserta keluarga dapat dibatalkan.
"Kalau mau mengadakan tes silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," kata Maliki.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespon penolakan dari masyarakat ihwal rencana anggota DPR beserta keluarga bakal melakukan rapid test virus corona Covid-19.
Dasco menjelaskan, usulan pemeriksaan tersebut merupakan langkah pencegahan seiring dengan DPR yang bakal memasuki masa sidang setelah masa reses yang berakhir pada akhir pekan ini.
Baca Juga: Kebijakan DPR Perpanjang Masa Reses karena Corona Dinilai Tidak Tepat
"Bermula dari kegelisahan beberapa anggota DPR karena sebentar lagi DPR RI akan memasuki masa sidang. Sehingga dikhawatirkan pada saat masa sidang apabila tidak ada antisipasi anggota yang baru selesai reses dari dapil-dapil ini kemudian menyebarkan virus ke dalam Kompleks Parlemen," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).
Namun, kata Dasco, dalam pemeriksaan rapid test tersebut, DPR sama sekali tingak menggunakan APBN. Melainkan, pemeriksaan merupakan inisiatif anggota yang kemudian melakukan patungan untuk membeli alat rapid test.
Adapun pembelian alat rapid test berdasarkan batas minimal, yakni sebanyak 30 ribu alat. Sementara untuk jumlah anggota legislatif di Parlemen yang akan diperiksa 575 orang. Dengan perhitungan jumlah keluarga anggota, diperkirakan alat rapid test yang digunkana sekitar 2.000 lebih.
Dasco mengatakan kelebihan dari alat rapid test, nantinya juga bakal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui pemerintah maupun rumah sakit.
"Pembelian alat ini juga ada batas minimalnya sehingga anggita DPR sudah sepakat bahwa kelebihan daripada alat ini akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya sudah pernah sampaikan di Harian Tempo pada waktu itu bahwa ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan kita akan kirim," ujar Dasco.
