Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. PPSB dianggap akan lebih lentur dalam penjaminan kebutuhan dasar masyarakat.
Muhadjir menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi jaminan ketersedian bahan pokok. Pemerintah yang dimaksud ialah bisa pemerintah pusat atau daerah.
"Bisa salah satu atau bersama-sama," kata Muhadjir saat dihubungi wartawan, Rabu (1/4/2020).
Berbeda dengan penerapan karantina wilayah. Muhadjir menjelaskan kalau karantina wilayah tersebut diterapkan maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhan makanan hingga ke hewan peliharaan milik masyarakat.
Sedangkan kalau PSBB, pemerintah memiliki pilihan yang lebih longgar, yakni melalui skema Jejaring Pengamanan Sosial (JPS) atau bantuan sosial. Pemerintah telah menganggarkan Rp 110 triliun untuk menjalankan JPS tersebut.
"Pasti pemerintah pusat akan menangani dengan sangat serius. Pemerintah pusat kan mengalokasikan Rp 110 triliun untuk program JPS," tutur Muhadjir.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada kementerian atau pihak terkait untuk membuat kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar untuk mencegah penularan Virus Corona atau Covid-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas ihwal laporan Tim Gugus Penanganan Covid-19, Senin (30/3/2020).
Dalam arahannya Jokowi meminta agar dilakukan kebijakan darurat sipil. Tentunya, hal itu dilakukan agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air tidak semakin meluas.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial itu, Jokowi meminta jajarannya agar menyiapkan aturan. Sehingga, dalam kebijakan tersebut ada sebuah penduan bagi Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk menjalankannya.
"Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi kabupaten dan kota sehingga mereka bisa bekerja," jelasnya.
TERPOPULER
