Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat

Suara.com - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Katarina Maria Yaas, menyampaikan protes keras sekaligus penolakan tegas terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Merauke, Papua Selatan.

Perwakilan MRP itu menyoroti minimnya transparansi pemerintah serta dampak destruktif proyek yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat.

Ia mengungkapkan, isu PSN di Merauke mulai mencuat sejak Mei 2024. Namun hingga kini, pemerintah pusat maupun daerah disebut tidak pernah memberikan penjelasan rinci mengenai proyek tersebut kepada lembaga representatif seperti DPR.

“Tidak ada satu jawaban pun kepastian dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bahwa Proyek Strategi Nasional ini apa?” ujar Katarina dalam konferensi pers di Graha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

Soroti Keterlibatan Militer

Katarina juga menyoroti keterlibatan aparat militer yang disebut terjun langsung ke lapangan, bahkan hingga menjadi operator alat berat seperti ekskavator. Menurutnya, kehadiran militer justru memicu trauma mendalam dan rasa intimidasi bagi warga lokal.

Ia mengingatkan agar pemerintah berkaca pada kegagalan investasi masa lalu di Merauke, seperti proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFE). Selama sekitar 15 tahun berjalan, perusahaan sawit dalam proyek tersebut dinilai gagal memberikan hak plasma kepada masyarakat dan justru meninggalkan luka sosial.

“Pemerintah tahu luka orang Papua itu belum diselesaikan. Maka janji-janji manis perusahaan datang itu tidak ada, diabaikan semua hak-haknya,” tambahnya.

Tanah Dipandang Sakral oleh Masyarakat Adat

Baca Juga: Bukan Incar Kursi Cawapres, Bahlil Putuskan Maju Caleg 2029 dari Tanah Papua

Bagi masyarakat adat di Merauke, khususnya suku Malind dan marga-marga di wilayah Wanang, tanah memiliki kedudukan sakral yang setara dengan perempuan.

Katarina menegaskan, perampasan hutan sama saja dengan melakukan genosida sistematis terhadap generasi Papua. Ia menekankan bahwa tanah dan perempuan adalah satu kesatuan dalam pandangan hidup masyarakat setempat.

“Tanah dan perempuan adalah satu. Kita itu masih kawin mengawin di hutan, manusia Papua itu masih berkembang di hutan sana,” jelasnya.

Simbol Adat dan Agama Jadi Benteng Penolakan

Sebagai bentuk perlawanan, warga di pesisir Tanah Anim kini mulai memasang simbol-simbol adat dan keagamaan, seperti salib berwarna merah sebagai tanda “Sasi” atau larangan adat.

Perpaduan nilai kekristenan dan adat tersebut, menurut Katarina, menjadi benteng terakhir masyarakat dalam menolak kehadiran proyek PSN.

Kritik untuk Pemerintah Pusat

Katarina turut melontarkan kritik kepada Presiden terkait pemaknaan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dikuasai negara. Ia mengingatkan bahwa rakyat dan hak adat telah ada jauh sebelum negara berdiri.

“Tapi Bapak Presiden dia lupa bahwa sebelum ada negara itu ada rakyatnya dulu, maka kita orang Papua, orang adat dari sononya,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang dinilai ikut andil dalam mengacaukan sistem tata ruang adat di Papua Selatan demi kepentingan korporasi tebu.

Minta Dihargai untuk Berdialog

Di akhir pernyataannya, Katarina meminta agar masyarakat Papua dihargai dengan diberi ruang untuk duduk bersama dan berdialog. Ia menegaskan, masyarakat adat Papua merasa tetap dapat hidup tanpa kehadiran PSN.

“Kami hanya minta untuk dihargai duduk, dialog, dan bicara dengan kita. Kita tidak perlu PSN, tanpa PSN kami bisa hidup. Kami hanya butuh hutan kami utuh. Biarlah kami orang Papua yang bisa memberikan oksigen secara gratis bagi dunia ini. Karena ketika kau menghancurkan tanah, maka itulah kau menghancurkan seorang perempuan yang melahirkan kehidupan,” ujarnya.

Reporter: Tsabita Aulia