Menteri Luhut: Tak Ada Larangan Mudik, Pemerintah Cuma Imbau Jangan

Suara.com - Pemerintah memutuskan tidak melarang masyarakat yang berkeinginan mudik ke kampung halamannya saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah hanya bisa memberikan imbauan agar masyarakat tak mudik demi keselamatan bersama.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah. Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanaan mudik di tahun ini," ujar Luhut dalam video konferensi pers, Kamis (2/4/2020).

Nantinya pemerintah kata Luhut akan melakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum untuk mudik lebaran, sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 terutama terkait jaga jarak.

"Pemerintah dan seluruh aparatnya akan lakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan covid-19, khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal sebagai psycal distancing itu," ucap dia

"Ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus yang berpenumpang 40 mungkin hanya tinggal 20. Sehingga tentu harganya bisa melonjak," sambungnya.

Namun mengenai teknisnya, pihaknya akan segera merumuskan dengan kementerian lembaga terkait 

"Terkait dnegan teknis pelaksanaan di lapangan kami akan segera merumuskan dan mengumumkan besrama kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Mantan Menkopolhukam itu menyebut jika masih ada masyarakat  yang tetap memaksakan diri untuk mudik, harus tetap mengikuti protokol kesehatan yakni mengikuti karantina selama 14 hari di wilayahnya.

"Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melakukan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur," kata Luhut.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu yang tidak mudik.

"Pemerintah melalui kementerian sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial, bagi  masyarakat golongan tidak mampu, di tengah imbauan pemerintah untuk tidak mudik," katanya.