Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melangsungkan video konferensi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Keempatnya membahas perkembangan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.
Ma'ruf disebut menyepakati masukan dari kepala daerah Banten dan Jabar tersebut untuk mengikuti Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Juru Bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi mengatakan bahwa rapat koordinasi melalui video konferensi tersebut bukan ditujukan untuk mengambil sebuah keputusan melainkan hanya menampung masukan dari daerah. Adapun masukan yang disampaikan baik dari Ridwan Kamil maupun Wahidin yakni adanya penanganan Covid-19 yang terintergrasi dengan DKI Jakarta.
Hal itu didasari oleh sejumlah daerah yang masuk wilayah Jabar dan Banten juga termasuk ke dalam episentrum Covid-19 di Jabodetabek.
"Bagaimana agar, yang menyatakan ketiga gubernur itu sepakat bahwa yang namanya jabodetabek itu dijadikan semacam satu kluster," kata Masduki saat dihubungi wartawan, Rabu (8/4/2020).
Karena itu ketiga gubernur tersebut berharap kalau penanganan Covid-19 tidak berdasarkan sebuah kewilayahan administrasi kepemerintahan. Pasalnya, kalau berdasarkan kewilayahan dinilai tidak akan efektif.
Apalagi dalam praktiknya, orang-orang yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga pergi lalu lalang ke daerah begitupun sebaliknya.
Usai mendapatkan masukan itu, Ma'ruf pun kemudian memberikannya kepada Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk bisa dipertimbangkan dan dibahas sampai ke meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Lebih lanjut, Masduki menuturkan kalau Ma'ruf juga menyepakati soal masukan dari Ridwan Kamil agar kota-kota yang masuk ke Jabodetabek agar bisa mengajukan PSBB mengikuti DKI Jakarta. Meski demikian, Masduki menuturkan kalau segala keputusan itu berada di tangan Jokowi.
Baca Juga: Jumat Jakarta PSBB Corona, Pemukiman Pasar Baru Sudah Lockdown
"Ya pada dasarnya masukan masukan yang diberikan oleh pak Gubernur itu sebenarnya memang wapres sepakat saja. Cuma kan akhirnya keputusannya ada di presiden ya, lebih pada itu sebenarnya, karena kan wapres hanya membantu saja supaya semuanya lancar, semuanya teratasi dengan cepat," tuturnya.
