Pelanggar PSBB Corona Dapat Surat 'Cinta' dari Polisi, Isinya Bikin Kaget

Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan tindakan terhadap pengendara motor baik roda dua dan roda empat yang melanggar aturan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta mulai hari ini, Senin (13/4/2020). Pengemudi yang melanggar aturan akan diminta untuk membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi kembali.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa teguran terlebih dahulu kepada para pelanggar. Menurut Yusri, para pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitas datanya dan diminta untuk membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di atas kertas blanko.

"Nanti kalau melanggar diberhentikan di bawa ke pos bikin surat teguran, kemudian bikin pernyataan," kata Yusri kepada wartawan, Senin (13/4/2020).

Adapun, Yusri menyampaikan bila nantinya masih ditemukan adanya masyarakat yang mengulangi pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Namun, Yusri mengatakan pihaknya pun akan terlebih dahulu melihat kondisionalnya.

"Jika kedua kali (melanggar), kita lihat situasinya lagi, karena bisa kita lakukan sanksi yang tegas berupa penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2018," ujar Yusri.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan laju penyebaran pandemi virus Corona baru Covid-19. Pemberlakuan PSBB itu diteken Anies lewat Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 33 tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 WIB.

Bagi warga yang melanggar aturan penerapan kebijakan PSBB dapat dikenakan sanksi pidana hukuman penjara selama setahun dan denda senilai Rp 100 juta. Mereka yang melanggar dapat dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu sendiri berbunyi; setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).