Suara.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) meminta pemerintah daerah di Jabodetabek untuk ikut mengontrol pergerakan masyarakatnya selama pemberlakuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Manager External Relations PT KCI Adli Hakim mengatakan hal itu sangat perlu dilakukan agar tidak menimbulkan penumpukan penumpang di stasiun KRL pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Di sisi lain kami berharap pemberlakukan PSBB ini juga dibarengi dengan kontrol dan pengawasan dari pemerintah setempat terhadap, utamanya mobilitas masyarakat itu sendiri", kata Adli Hakim dalam keterangannya, Senin (13/4/2020).
Selain itu, dia juga meminta pelaku usaha untuk memberikan kelonggaran waktu bagi karyawannya yang masih diwajibkan masuk bekerja agar tak terjadi penumpukan pada transportasi umum.
"Untuk itu kami harap pelaku usaha yang masih mengharuskan karyawannya bekerja di kantor juga dapat menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah atau memberi kelonggaran jam kerja sehubungan adanya keterbatasan jam operasional dan kapasitas penumpang pada seluruh moda transportasi publik," kata dia.
Diketahui, meski Jakarta sudah memasuki hari ke-4 PSBB, masih saja terjadi penumpukan penumpang seperti di stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, dan Depok, mereka antre untuk menuju Jakarta sehingga PT KCI harus menambah 5 KRL tambahan.
Sore harinya, mereka ingin pulang lebih dari waktu operasional transportasi umum yang diatur PSBB (pukul 18:00 WIB), sehingga PT KCI terpaksa menambah jadwal kereta agar penumpang tidak terlantar di stasiun.
"Kereta terakhir pada sore hari juga telah dikerahkan penambahan kereta sejak Sabtu 11 April kemarin," lanjutnya.
Adli menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan lebih dari 4.000 petugas pelayanan dan pengamanan PT KCI dibantu anggota marinir yang tersebar di 80 stasiun memberikan edukasi kepada para penumpang agar tetap menjaga jarak cegah penyebaran virus corona COVID-19.
