Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menilai rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membuka atau melonggarkan opersional moda transportasi saat masa pandemi covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak tepat.
Merujuk data pasien positif Covid-19 yang ditemukan terpapar virus corona saat menumpang kereta rel listrik (KRL), Saleh memandang kebijakan membuka opersional tranportasi berpotensi menambah cepat penyebaran Covid-19.
"Ini kalau dilonggarin lagi, kita tidak tahu kontaknya itu, riwayatnya kontak orang-orang makin banyak. Itu baru di KRL, belum misalnya busway, transportasi umum lainnya. Karena itu dipikirin," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).
Saleh menambahkan, pembukaan moda transportasi yang direncanakan diberlakukan besok masih terlaku dini. Mengingat data Kementerian Kesehatan yang menyatakan belum ada penurinan terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air.
"Saya khawatir kalau masalah transportasi umum ini dibuka dalam waktu yang sekarang-sekarang ini, kita belum siap. Memang dari rapat terakhir kemarin dengan Kemenkes disebutkan indikasi penurunan terhadap kasus positif corona ini belum ada. Mereka hanya mengatakan PSBB berdampak positif untuk mengurangi," tutur Saleh.
Berdasarkan keterangan tersebut, Saleh justru menyarankan agar aturan mengenai PSBB diperketat. Bukan sebaliknya, merencanakan adanya pelonggaran dengan membuka moda transportasi.
"Jadi sementara tidak menaikan angka yang signifikan karena PSBB, kalau betul bahwa PSBB begitu, mestinya dipertahankan bukan malah dilonggarkan. Nanti takutnya naik lagi, kecuali kalau kurvanya sudah jelas menunjukkan turun drastis," ujar Saleh.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan rencana masyarakat berkebutuhan khusus boleh berpergian di masa larangan mudik dimulai pada 7 Mei 2020.
Dengan begitu, masyarakat mulai besok yang telah memenuhi persyaratan protokol kesehatan boleh bepergian dengan menggunakan moda transportasi.
"Rencananya operasinya itu mulai besok 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi," ujar Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurut Menhub, kebijakan ini bukan pelonggaran larangan mudik yang telah diterapkan. Tetapi, kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.
"Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan," jelas dia.
TERPOPULER
