TOK! Asrama Haji Pondok Gede Jadi Tempat Isolasi Virus Corona WNI dari LN

Suara.com - Asrama Haji Pondok Gede jadi tempat isolasi virus corona WNI dari luar negeri. Hal itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Jokowi menyetujui rencana penggunaan asrama haji di Pondok Gede, Jakarta Timur, dan Bekasi, Jawa Barat, untuk tempat isolasi sementara bagi warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri.

"Khusus pendatang, baik pekerja migran Indonesia, pelajar, jamaah tablig, anak buah kapal, untuk mendapatkan ruang isolasi sementara, Bapak Presiden Joko Widodo setujui asrama haji, sehingga bisa ditampung di satu kawasan, sehingga mudahkan pengawasan dan kontrol," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers usai rapat penanganan COVID-19 yang dilakukan lewat telekonferensi di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Doni mengatakan bahwa selama ini warga negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari luar negeri. Termasuk anak buah kapal dan pekerja kapal pesiar, menjalani isolasi di hotel.

Namun, menurut dia, pengawasan kondisi kesehatan WNI sulit dilakukan saat isolasi dilakukan di hotel. Ia berharap penggunaan asrama haji sebagai fasilitas karantina bagi warga yang baru tiba dari luar negeri membuat tenaga medis lebih mudah melakukan pengawasan.

"Dengan adanya izin dari Pak Presiden, baik di Pondok Gede dan Bekasi, maka kita harapkan kontrol dan pengawasan akan jauh lebih baik," kata Doni, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selama menjalani isolasi di asrama haji, ia menjelaskan, WNI yang baru tiba dari luar negeri akan menjalani pemeriksaan.

WNI yang menurut hasil pemeriksaan tidak terinfeksi virus corona akan dipulangkan ke daerah asal dan WNI yang positif terserang COVID-19 menurut hasil pemeriksaan akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta.

"Sementara yang di Batam, mereka yang positif akan dirawat di Pulang Galang. Untuk di Surabaya, Jawa Timur, sedang dalam proses (penyediaan) ruang isolasi dari bantuan dan kerja sama Kementerian PUPR dan pemerintah provinsi," kata Doni. (Antara)