Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) resmi menggugat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini terkait dengan surat edaran Menaker tentang kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya menuntut lima poin utama yang intinya menolak kebijakan tersebut. Adapun gugatan itu teregister dalam Kepaniteraan PTUN Nomor: 107/G/2020/PTUN JKT tanggal 14 Mei 2020.
“Gugatan ini sudah secara resmi kami ajukan ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mewajibkan pengusaha membayar THR selambatnya H-7 lebaran,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020).
“Bila terlambat membayar maka akan dikenai denda sebesar 5%,” lanjutnya.
Lima poin yang dituntut, yakni pertama, meminta PTUN dan MA membatalkan Surat Edaran Menaker nomor M/6/HI.00.01/V/2020 dinyatakan tidak berlaku. Kedua, meminta PTUN dan MA menyatakan PP 78/2015 adalah sebagai dasar penetapan dan pembayaran THR bagi buruh di seluruh Indonesia.
“Ketiga, menolak pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dan menunda,” kata dia.
Selanjutnya, meminta PTUN dan MA untuk memerintahkan Menaker memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin bagi perusahaan yang tidak membayar THR pada H-7 atau tidak membayar THR 100% bagi pekerja. Terakhir, meminta pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar THR buruhnya. Baik yang masih bekerja maupun dirumahkan secara penuh paling lambat H-7 lebaran.
“Mengacu pada kasus PT Yongjin dan PT Doosan di Sukabumi yang membayar THR dengan cara mencicil, justru mengakibatkan terjadinya hubungan industrial yang tidak harmonis. Buruh akhirnya melakukan aksi yang melibatkan ribuan orang,” katanya.
Menurut Said, hal ini menunjukkan bahwa SE Menaker tentang THR dimanfaatkan oleh perusahaan untuk “akal-akalan” dengan cara mencicil atau menunda tanpa menjelaskan kepada pekerja. Bahkan tidak ada audit untuk menunjukkan rugi atau tidaknya.
TERPOPULER
